Abdul Mughis
SEMARANG (jatengtoday.com) – Bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tidak lama lagi tiba. Hal yang cukup mengkhawatirkan adalah harga sejumlah komoditas bahan pokok masih dirasa tidak membuat masyarakat nyaman.
Pasalnya, kelangkaan minyak goreng masih terjadi nyaris di setiap kota. Pemerintah sendiri belum sepenuhnya mampu menyelesaikan kasus kelangkaan minyak goreng ini. Celakanya, beberapa minggu terakhir disusul harga kedelai mulai merangkak naik, pun harga gula pasir turut melangit.
Belum stabilnya harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok ini tentu saja membuat sebagian masyarakat khawatir. Terlebih mendekati bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada 2 April 2022. Sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) belum melakukan penetapan awal Ramadan. Dua organisasi besar tersebut masih menjadi acuan dan pertimbangan banyak masyarakat dan penetapan pemerintah.
Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI menilai, bahwa beberapa komoditas kebutuhan pokok masih saja menjadi persoalan. “Kasus kelangkaan minyak goreng belum terselesaikan. Sebagaimana dilaporkan sejumlah media dalam beberapa hari terakhir, antrean pembeli minyak goreng masih terjadi di sejumlah kota, harga kedelai dan gula pasir merangkak naik,” katanya, Jumat (11/3/2022).
Dikatakannya, masyarakat telah diimbau oleh pemerintah agar tidak perlu khawatir karena pasokan gula produksi dalam negeri masih mencukupi, sementara pemerintah mengeklaim telah membuka keran impor.
“Nyatanya, hingga pekan pertama Maret 2022 masyarakat masih mengeluhkan kenaikan harga gula pasir. Sebelumnya harga gula pasir berkisar Rp 12.000- Rp 13.000 per kilogram, kemudian harganya naik antara Rp 14.000- Rp 15.000 per kilogram pada pekan kedua Maret 2022,” katanya.
Produsen tahu-tempe bersama konsumen pun masih harus menghadapi situasi tidak nyaman karena harga kedelai belum akan turun. “Bahkan sebaliknya, pada pekan pertama Maret 2022 Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah memastikan bahwa harga kedelai berpotensi naik menjadi Rp12.000 per kilogram dari sebelumnya di level harga Rp11.300 per kilogram,” katanya.
Sementara itu, lanjut dia, sumber masalah yang menyebabkan rusaknya jalur distribusi minyak goreng pun belum teridentifikasi. Pemerintah menegaskan stok minyak goreng melimpah, bahkan sudah melebihi kebutuhan nasional. Hingga 8 Maret 2022, sebanyak 415.787 ton minyak goreng telah didistribusikan ke pasar dari skema Domestic Market Obligation (DMO).
“Namun, sebagaimana terjadi di banyak kota, termasuk di Jakarta, masyarakat masih harus antre. Pada Jumat (4/3) misalnya, di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, ibu-ibu warga setempat harus mendatangi Markas Polsek Tebet di Jalan Dr. Soepomo, yang menjadi salah satu titik Operasi Pasar (OP) minyak goreng. Mereka antre sejak pagi untuk membeli minyak goreng,” katanya.
Dalam kasus minyak goreng, ada indikasi kalau jalur distribusi dirusak atau dihambat sehingga sebagian besar produk tidak sampai di pasar. Asumsi ini, menurutnya, layak dikedepankan dengan mengacu pada klaim pemerintah bahwa stok minyak goreng melimpah, bahkan sudah melebihi kebutuhan nasional.
“Cara merusak mekanisme distribusi adalah menahan dan menimbun sejumlah besar produk agar tidak sampai di pasar tepat waktu,” katanya.
Dikatakannya, indikasi penimbunan oleh para spekulan sudah terungkap. Pertama, Tim Satgas Pangan menemukan penimbunan 1,1 juta liter minyak goreng di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Setelah itu, pada Jumat (4/3/) Polisi juga menemukan gudang penimbunan minyak goreng di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel). Total yang diamankan mencapai 31.320 liter minyak goreng dari berbagai merek.
“Kalau penegak hukum mau agresif, penimbunan minyak goreng pun akan ditemukan di daerah lainnya. Sebab, ini bukanlah modus baru. Logikanya sederhana. Kalau kelangkaan terjadi di tengah produksi dan pasokan berlimpah, itu terjadi karena ulah para spekulan menimbun untuk mencari untung saat harga melonjak. Sebagai sebuah kecenderungan, ulah seperti ini pasti berulang, dan kini terjadi pada minyak goreng,” katanya.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku stok pangan tersedia menjelang bulan suci Ramadan dengan kondisi aman, tidak langka, dan harga yang tidak melambung tinggi.
“Melihat masalah pangan itu ada dua sisi. Yang pertama ketersediaan. Yang paling penting, masalah ketersediaan bisa kita jalani dengan betul dan tentu dilakukan pengukuran-pengukuran dari ketersediaan yang ada,” kata Syahrul.
Kementerian Pertanian, tambahnya, telah melakukan validasi dan aktualisasi untuk memastikan ketersediaan pangan sepanjang bulan puasa nanti. Bahan pangan utama seperti daging dan kedelai akan menjadi perhatian bagi Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional.
“Yang kedua, melihat pangan dari segi stabilisasi harga. Dan tentu saja kalau dia menjadi harga yang terkait dengan importasi, dia sangat terkait atau terkontraksi dengan harga-harga global atau harga internasional harian,” kata Mentan.
Syahrul mengatakan kenaikan harga tahu dan tempe yang terjadi akhir-akhir ini berhubungan erat dengan masalah naiknya bahan baku impor. Amerika dan Brazil sebagai salah satu produsen kedelai yang menjadi langganan Indonesia, belum lama ini mengalami masalah dan kegagalan panen sehingga harga bahan baku melambung.
“Sementara itu ketersediaan kedelai lokal belum cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Indonesia. Kenaikan harga bahan baku kacang kedelai impor akhirnya menyebabkan kenaikan harga tahu dan tempe di masyarakat,” terangnya.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memastikan stok beras aman menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tanpa ada kenaikan harga.
“Saya berkunjung ke Bulog untuk mendapatkan informasi ketersediaan dan kecukupan beras. Kemarin saya ke Kementerian Pertanian kita mengharapkan adanya kepastian kecukupan pangan ini, baik beras dan non-beras, khususnya dalam menghadapi bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat mengunjungi gudang Bulog di Jakarta, Jumat (11/3/2022).
Wapres Ma’ruf Amin menegaskan agar ketersediaan pangan yang ada harus bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional lebih dulu, lalu setelahnya baru melakukan ekspor.
“Saya mengharap pada pengusaha juga supaya jangan melakukan ekspor sepanjang ada kebutuhan dalam negeri belum tercukupi, supaya mementingkan kebutuhan dalam negeri,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.
Pemenuhan pangan untuk kepentingan dalam negeri tersebut bukan hanya untuk beras, melainkan juga komoditas lain seperti minyak goreng.
Wapres juga mengingatkan agar setiap pemangku kepentingan yang menangani pangan nasional untuk memperhatikan distribusi pangan tersebut agar tidak terkendala dan menyebabkan kenaikan harga.
“Saya berharap agar stok pangan tersedia disertai dengan stabilisasi harga agar masyarakat dapat mengakses panga,’ ujarnya.
Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan saat ini ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekitar 800 ribu ton. “Bulog akan segera menyerap gabah atau beras produksi dalam negeri setidak-tidaknya sebanyak 1,2 juta ton untuk menambah stok beras yang ada,” katanya. (*/ant)
