in

Mengaku Dikambinghitamkan, Terdakwa Korupsi Bank Salatiga Bakal Seret Bawahannya

SEMARANG (jatengtoday.com) – Mantan Direktur Utama PD BPR Bank Salatiga, M Habib Shaleh, telah divonis bersalah oleh majelis hakim atas kasus korupsi lembaga yang dipimpinnya. Namun, terdakwa kembali menegaskan dirinya hanya sebagai korban yang dikambinghitamkan oleh bawahannya.

Hal itu diungkapkan terdakwa Habib Shaleh usai sidang putusan di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (28/5/2019). Terdakwa terbukti bersalah dan divonis 6 tahun penjara serta pidana denda Rp 300 juta subsider 2 bulan kurungan.

Atas putusan itu, terdakwa mengaku bakal melakukan banding. Selain itu, ia juga menegaskan akan menyeret bawahannya yang terlibat.

Apalagi, arahan dari majelis hakim dalam sidang putusan tersebut jelas bahwa jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Salatiga diminta untuk bisa mengembangkan kasus tersebut. Sebagaimana fakta-fakta yang telah diperoleh dalam persidangan.

“Memerintahkan agar berdasarkan hasil investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beserta barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, untuk bisa dikembangkan,” ujar Hakim Ketua Andi Astara.

Menurut terdakwa Habib Shaleh, yang paling bertanggung jawab atas kasus ini seharusnya adalah keempat mantan bawahannya yang telah membuat bilyet palsu. Yakni Dwi Widianto yang pernah menjabat Direktur Operasional, kemudian Sunarti pernah menjabat Kepala Kas, selanjutnya Herlina Staf, dan Tri Andani.

Kasus tersebut bermula ketika ada pertemuan membahas penyalahgunaan keuangan nasabah sekitar awal Februari 2018. Setelah ditindaklanjuti kemudian terungkap, bawahan terdakwa atas nama Dwi Widianto, Sunarti, dan Herlina, telah membuat bilyet palsu.

Saat diperiksa, alasan ketiganya untuk menutup rekan-rekannya. Padahal rekan-rekannya yang merasa menggunakan uang sudah mengembalikan.

“Akhirnya saya melapor ke kejaksaan pada 21 Mei, namun tidak ada tindak lanjut, kemudian 4 Juni 2018 melapor lagi, setelah diperiksa dipersidangan mereka juga mengakui pesen bilyet 500 lembar, memalsukan tandatangan saya,” tandasnya.

Terdakwa juga menyesalkan, sisa bilyet sudah diserahkan ke penyidik kejaksaan. Namun jaksa penyidik di BAP justru tidak mencantumkan, kalau ketiganya melakukan pemalsuan bilyet. Melainkan justru dibuat seolah-olah bank yang mengeluarkan bilyet palsu.

“Padahal sisanya juga sudah diberikan ke jaksa. Namun di BAP seolah tidak ada peran ketiganya yang membuat bilyet palsu. Semua seolah-olah yang membuat atas perintah saya,” beber terdakwa Habib Shaleh.

“Saya sendiri bingung, kenapa saya yang datang melapor tapi justru saya yang ditahan. Kalau saya yang salah kan seharusnya nggak mungkin saya melaporkan temuan kerugian bank,” tegasnya.

Ia kemudian menegaskan, kalau memang atas perintah dirinya, mengapa harus memalsukan bilyet dan memalsukan tandatangan dirinya.

Terdakwa Habib Shaleh menegaskan tidak pernah memerintahkan baik lisan maupun tertulis. Bahkan tidak ada alat bukti yang membuat bilyet palsu dirinya. Kasus itu, diuraikannya, awalnya Dwi Widianto, saat diperiksa internal mengaku menggunakan Rp 1,9 miliar. Setelah diselidiki dan dinonjobkan, terungkap ternyata sampai Rp 3,9 miliar.

“Waktu Rp 1,9 miliar, dia (Dwi) juga menyatakan mau mengganti dan membuat surat pernyataan, setelah ketemu Rp 3,9 miliar, yang bersangkutan kami panggil lagi tidak ada titik temu, barulah saya melapor ke kejaksaan,” jelasnya.

Akhirnya, setelah melapor pada 21 Mei itu, terungkap bunga tidak dibayar oleh yang bersangkutan, kemudian ada beberapa nasabah komplain ke kantor. Kemudian 4 Juni dirinya melapor ada temuan menjadi Rp 16 miliar bilyet palsu, setelah ditindaklanjuti terus berkembang menjadi Rp 24 miliar.

Pihaknya juga memastikan akan mengambil langkah hukum lanjutan, yakni banding, apalagi saat ini kasusnya juga didampingi Komunitas Mahasiswa Peduli Hukum (KOMPUH) Semarang, selain tim pengacara. Selain itu, langkah hukum melaporkan pihak-pihak terkait ke kejaksaan, kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari perhitungannya berdasarkan audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ada 15 orang yang harus tanggungjawab. Bahkan pihaknya menegaskan, jaksa yang mengeledah juga akan dilaporkan ke instansi aparat penegak hukum tersebut, dengan alasan jaksa yang mengeledah kantornya tanpa seizin Bank Indonesia (BI). (*)

editor : ricky fitriyanto