Abdul Mughis
SEMARANG (jatengtoday.com) – Gelombang demonstrasi mahasiswa di setiap kota besar di Indonesia menggelorakan penolakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden dan wakil presiden—yang terus disuarakan oleh sejumlah politisi di lingkar kekuasaan.
Tidak terkecuali di Kota Semarang. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Walisongo Semarang turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Jum’at (8/4/2022) sore.
Aksi tersebut nyaris terjadi kericuhan saat petugas menghalau para demonstran yang berupaya meringsek masuk ke halaman gedung gubernur. Para mahasiswa tersebut mengutuk keras wacana penundaan Pemilu 2024 dan wacana tiga periode jabatan presiden.
“Kami menolak keras. Wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi dan mencederai demokrasi,” kata koordinator aksi Khoirul Fajri Assyihan dalam orasinya.
Dia menilai, pemerintah rezim ini telah gagal menegakkan demokrasi. Bahkan negara telah dikuasai oligarki. Berbagai kebijakan—termasuk munculnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak berpihak kepada rakyat.
Bahkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, serta bahan pokok lainnya, termasuk kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), manjadi salah satu bukti bahwa pemerintah telah gagal menyejahterakan rakyat.
“Kami juga menolak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta menolak wacana kenaikan BBM subsidi pertalite dan gas LPG 3 Kg,” ungkapnya.
BACA JUGA: BEM Ajak Masyarakat Tegas Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024
Kenaikkan harga minyak goreng, lanjut dia, seharusnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah mampu mengelola dengan baik. Pasalnya, Indonesia merupakan negeri penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Tetapi yang terjadi justru dikuasai kartel dan mafia minyak. Sedangkan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa untuk rakyat.
“Pemerintah dan penegak hukum harus mengusut kartel-kartel dan mafia minyak. Pemerintah harus segera mengatasi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng,” katanya.
BACA JUGA: Aksi Mahasiswa Tolak Penundaan Pemilu Dipukuli Aparat
Hal yang terjadi, justru pemerintah malah memunculkan wacana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bakal mencekik rakyat kecil. Begitu pun, wacana kenaikan BBM subsidi pertalite dan gas LPG 3kg akan memberatkan beban masyarakat.
“Jika ini dibiarkan, bisa dipastikan akan terjadi inflasi besar-besaran di Indonesia,” tegasnya.
Maka dari itu, lanjut dia, pemerintah harus segera menangani ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada ketidaksejahteraan masyarakat. Di tengah berbagai persoalan yang membuat rakyat sengsara dan tidak mendapatkan penyelesaian dengan baik, malah ditambah wacana penundaan Pemilu 2024 dan wacana tiga periode jabatan presiden.
“Kami mengajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk menolak!” tegasnya. (*)
