in

Mafia Tanah Marak, Komisi II DPR RI Siap Turun ke Semarang

Salah satu dugaan mafia tanah di Kota Semarang adalah kasus sertifikat ganda di Kelurahan Sambirejo.

Anggota Komisi II DPR RI, Riyanta. (istimewa)

SEMARANG (jatengtoday.com) – Komisi II DPR RI memberi perhatian khusus atas dugaan kejahatan pertanahan di Kota Semarang yang belakangan marak dan sulit terselesaikan.

Komisi II mengagendakan untuk datang langsung ke Semarang menyelesaikan persoalan mafia tanah tersebut.

Anggota Komisi II DPR RI, Riyanta mengaku sudah banyak mendapat laporan tentang persoalan dugaan kejahatan tanah atau saat ini lazim disebut mafia tanah di Jateng, khususnya di Kota Semarang.

Komisi II sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN, akan menjalankan fungsi pengawasan dengan turun langsung ke Semarang.

“Kejahatan mafia tanah itu persoalan yang serius, bahkan Presiden Jokowi memberikan atensi khusus. Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga sudah memerintahkan jajarannya di daerah untuk tidak main-main dengan kejahatan pertanahan ini. Sekarang kita lihat implementasinya terutama di daerah, kalau masih marak dan tidak terselesaikan maka Komisi II akan bertindak lebih lanjut sesuai fungsinya,” tegas Riyanta yang juga Ketua Gerakan Anti Mafia Tanah dan Ketua Gerakan Jalan Lurus (GJL) ini, Kamis (20/1/2022).

Legislator PDI Perjuangan ini mengakui, jika kejahatan pertanahan atau sengketa pertanahan di beberapa wilayah seringkali ada indikasi melibatkan oknum pegawai internal BPN dan pihak ketiga yang punya kepentingan.

“Saya sebagai anggota Komisi II DPR RI siap untuk menjalankan fungsi pengawasan. Kalau ada aparat di daerah yang terindikasi terlibat dalam kejahatan mafia tanah ini laporkan ke saya, termasuk aparat di BPN daerah. Pak Menteri ATR/BPN itu orang baik, saya biasa berkomunikasi intens dengan beliau. Jadi tolong kinerjanya dibantu, jangan sampai reputasi Pak Menteri rusak gara-gara aparat di daerah nakal dan main-main,” tandasnya.

Salah satu masalah dugaan kejahatan pertanahan di Kota Semarang yang sudah diketahui Riyanta adalah kasus sertifikat ganda sebidang tanah di Kelurahan Sambirejo, Kota Semarang. Riyanta mengatakan, siap memberi perhatian khusus atas tanah yang sekarang secara fisik dikuasai salah satu pengembang perumahan tersebut.

Dia mendesak agar Kementerian ATR/BPN dalam hal ini Kantor BPN Kota Semarang segera memberikan kepastian hukum atas dua sertifikat yang diterbitkan di atas lahan yang sama tersebut.

“Saya sudah menerima laporan secara panjang lebar terkait kasus dobel sertifikat di Sambirejo Semarang tersebut. Saya kira ini persoalan serius dan saya akan minta Kementerian ATR/BPN menuntaskannya, agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Kanwil BPN Jateng dan Kantor BPN Kota Semarang harus serius. Saya akan turun langsung,” tegasnya.

Dia juga minta, terkait dengan persoalan pertanahan kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum aparat atau oknum pegawai BPN, harus dilawan dan jangan takut.

“Ini negara hukum, semua persoalan harus diselesaikan secara hukum dan harus terang benderang. Saya akan bantu sesuai kapasitas saya sebagai anggota DPR RI,” ujarnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.