SEMARANG (jatengtoday.com) – Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin menegaskan jika khalifah tidak ditolak di Indonesia. Tapi tertolak.
Hal itu diungkapkan saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Bersama MUI, DMI, BWI, Baznas, IPHI Provinsi Jawa Tengah dengan tema ‘Soliditas dan Optimalisasi Peran Ormas Islam dalam Menjaga NKRI dan Mengembangkan Arus Baru Ekonomi Indonesia’. Acara digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jateng, Jumat (13/12/2019).
“Tertolak, bukan ditolak. Kalau ditolak itu bisa masuk tapi kita tidak mau. Kalau tertolak, ya sudah pasti tidak bisa masuk,” tegasnya.
Dia mencontohkan khilafah yang merupakan sistem pemerintahan yang beda untuk Indonesia. Khilafah juga disebut Islami. Begitu pula dengan kerajaan, keamiran, dan republik.
“Khilafah itu Islam, karena ada khilafah Abbasiyah, khilafah Usmaniah. Kerajaan juga Islami, buktinya ada Saudi Arabia, sistem pemerintahannya kerajaan. Jordan juga, oleh ulama di sana diterima. Keamiran juga Islami, Kuwait, Qatar, Emirat. Republik juga Islami, selain Indonesia ada Mesir, Turki. Jadi kalau soal Islami ya semua Islami,” paparnya.
Menurutnya, jika khilafah diterapkan di Indonesia, maka dianggap menyalahi kesepakatan NKRI yang dulu sudah dibentuk. Karena itu, dia meminta agar masyarakat tidak perlu mempersoalkannya hingga seolah-olah akan terjadi perang.
“Tidak perlu disikapi methenteng (tegang) kaya mau perang Baratayuda. Secara proporsional saja,” ujarnya.
Dia mengimbau, semua kalangan masyarakat wajib menjaga kondusifitas NKRI. Ormas Islam pun digadang-gadang mampu menjadi salah satu aspek masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa.
Dia tidak ingin adanya paham intoleran yang berkembang di Indonesia. Dia juga berpesan agar masyarakat tidak memiliki sikap ego kelompok yang berujung pada fanatisme.
“Kalau fanatis, bisa jadi radikal, lebih jauh lagi jadi terorisme. Harus ada toleransi sesama umat. Saya kira MUI dan ormas Islam lainnya mampu mengawal ini sehingga menjaga kondusifitas,” harapnya. (*)
editor : ricky fitriyanto