in

Kejati Jateng Tangkap Buron Terpidana Korupsi Perumahan Karyawan Angkasa Pura I

Agung Soenaryo ditangkap setelah enam bulan dalam pelarian karena masuk daftar pencarian orang (DPO).

Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Kota Semarang (baihaqi/jatengtoday.com)

SEMARANG (jatengtoday.com) — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menangkap Agung Soenaryo, buron terpidana korupsi pengadaan lahan perumahan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I (YAKKAP I).

Asintel Kejati Jateng Dr. Sunarwan mengatakan, Agung Soenaryo ditangkap setelah enam bulan dalam pelarian karena masuk daftar pencarian orang (DPO).

Usai dilakukan pengintaian, terpidana berhasil diamankan di lingkungan tempat tinggalnya di Sewon, Kabupaten Bantul, DIY pada Selasa (14/5/2024) pukul 06.50.

“Saya dengan tim intel Kejati Jateng mengamankan satu orang DPO atas nama Agung Soenaryo,” jelas Sunarwan.

Selanjutnya terpidana itu diserahkan ke jaksa eksekutor Kejari Purworejo. Menurut informasi, Agung Soenaryo langsung dijebloskan ke Lapas Purworejo.

Sunarwan menjelaskan, eksekusi ini mendasarkan pada putusan kasasi di mana Mahkamah Agung menyatakan Agung Soenaryo terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama.

Ia divonis selama tujuh tahun dan pidana denda Rp400 juta subsider empat bulan penjara. Serta dihukum membayar uang pengganti kerugian negara Rp20,1 miliar subsider tiga tahun penjara.

Putusan kasasi itu membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang yang memvonis bebas Agung Soenaryo.

Sebagai informasi, korupsi pengadaan lahan perumahan karyawan Yogyakarta International Airport (YIA) yang dikelola YAKKAP I mulai diusut pada 2021 silam. Korupsi tersebut merugikan keuangan negara Rp23 miliar.

Dalam kasus tersebut, Agung Soenaryo berperan sebagai makelar jual beli tanah. Korupsi ini pun turut menyeret ketua, sekretaris, dan bendahara YAKKAP I.

YAKKAP I sendiri merupakan yayasan yang didirikan PT Angkasa Pura I (Persero) pada 2 Mei 2003 sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pensiunan di badan usaha milik negara tersebut. (*)

editor : tri wuryono 

Baihaqi Annizar

Tinggalkan Balasan