Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Sejumlah kalangan memanfaatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Jateng dengan menyuarakan usulannya. Di antaranya adalah kalangan disabilitas. Hal ini tampak saat pembukaan Musrenbang yang dilakukan di Patra Semarang Hotel & Convention, Selasa (11/2/2020). Adalah Didik Sugiyanto, difabel asal Kota Semarang.
Suara lantangnya mengawali sesi tanya jawab yang berlangsung singkat. Di atas kursi rodanya Didik menyampaikan keluhannya.
Pria dari Rumah Difabel Semarang ini menyampaikan ihwal hak penyandang disabilitas yang menjadi keluhan mereka.
“Pendidikan. Bagi penyandang disabilitas, mengenyam pendidikan, ini amat penting sekali. Kesempatan penyandang disabilitas mengenyam pendidikan amat terbatas sekali,” kata Didik.
Dia menuturkan ada beberapa difabel yang harus antre hampir 3 tahun agar bisa belajar di sekolah luar biasa (SLB) negeri. Sebab terbatasnya jumlah SLB. Bahkan sepengetahuannya, rata-rata di tiap kabupaten atau kota, hanya terdapat satu sekolah.
Di sisi lain, jarak SLB dengan tempat tinggal difabel juga tak semua bisa dijangkau secara mudah. Praktis itu amat menyulitkan kalangan difabel. Didik juga menyinggung soal pemerintah yang punya program inklusi. Namun belum total dilakukan. “Kami punya harapan besar dengan program sekolah inklusi. Namun saat program sekolah inklusi digulirkan, tidak semua dijalankan,” beber Didik.
Terlebih infrastruktur sekolah inklusi juga belum semua diperhatikan. Juga ketersediaan tenaga pengajar yang masih kurang. Termasuk lingkungan yang belum sepenuhnya menerima penyandang disabilitas. “Ini kan menjadi PR besar bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.
Didik menambahkan, soal pendataan penyandang disabilitas yang belum dilakukan pemerintah. Meski diakuinya jika Gubernur pernah meminta desa dan kabupaten untuk menyerahkan data para penyandang disabilitas. Saat ini nyatanya masih banyak difabel yang belum didata. Artinya, pendataan belum dilakukan sepenuhnya. Termasuk belum dilakukan saat sensus penduduk.
Dia juga berharap ada rencana kemungkinan raperda Pemprov Jateng, yakni di Perda nomor 11 tahun 2014 ini akan direvisi. Karena perda yang lama sudah tidak sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 8 tahun 2016. Maka harapannya dari revisi nanti, masalah difabel terselesaikan. Seperti pencegahan bayi lahir dalam kondisi sudah difabel. “Kelahiran bayi yang difabel karena virus. Bahkan ada dua atau tiga desa yang angka bayi kondisi difabel amat tinggi,” imbuhnya.
Dengan jumlah bayi yang lahir kondisi difabel terus bertambah. Seperti saat 2016 hanya ada 60 orang. Kini bertambah lebih dari 100 orang. Selanjutnya yang mereka sampaikan adalah akses disabilitas di tempat ibadah yang masih terabaikan. Sebab mereka butuh fasilitas difabel selama mereka beribadah.
Dia juga mengaku kesulitan saat ibadah di masjid karena ketiadaan fasilitas disabilitas. “Contohnya saat salat Jumat, saya harus salat di teras masjid, atau di parkiran. Teman tuli hanya datang tanpa bisa mendengar kutbah. Kami punya hak agar bisa menjalankan ibadah,” kata dia.
Pembukaan Masa Musrenbang juga mengundang organisasi wanita, perwakilan penyandang disabilitas dan anak, masyarakat Pejabat Pusat dan Daerah, DPD RI, DPRD Jateng, akademisi, organisasi profesi, Asosiasi Dunia Usaha, Lembaga Donor, LSM, Partai Politik serta pemangku kepentingan lainnya, dan pihak terkait lain.
Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan di Musrenbang tahun ini pihaknya memrioritaskan pada pengembangan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan hingga 7 persen. “Kita mengingatkan faktor kegempaan, akomodasi penyandang disabilitas,” kata Ganjar.
Maka dari itu, di musrenbang kali ini polanya akan diubah, yang dulu banyak yang mengusulkan infrastruktur, itu hanya ditulis dan dimasukkan ke sistem yang disediakan. Tahun ini polanya dua yakni inovasi dan kreasi untuk menyelesaikan persoalan Jateng. Antara lain kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, reformasi birokrasi, lingkungan, kegempaan, narkoba, dan membangun nasionalisme.
Tercatat pula masih ada 14 kabupaten yang tingkat kemiskinannya masih tinggi. Yakni Kebumen, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Purbalingga, Rembang, Banjarnegara, Sragen, Banyumas, Klaten, Demak, Grobogan, Purworejo dan Blora. “Dari 14 kabupaten itu, saya ketok izin ya bapak ibu, mereka kami prioritaskan,” jelas Ganjar. (sir)
editor: ricky fitriyanto
