Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo membentuk tim khusus untuk mengatasi dan mencegah perundungan di sekolah. Tim khusus yang juga melibatkan aktivis difabel itu dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan perundungan siswi SMP di Purworejo dan mereformulasi sistem pendidikan.
Ganjar mengatakan, peristiwa perundungan siswi di Purworejo merupakan momentum untuk memperbaiki sistem. Baginya, sangat penting untuk melibatkan semua elemen agar bisa merancang sistem pendidikan yang jauh lebih baik.
“Melihat dari kasus ini, saya orang yang meyakini bahwa kalau ini pasti ada di tempat lain tetapi kita tidak tahu. Saya tidak ingin ini terulang maka semua sistem sekarang kami review dan kami perbaiki agar tidak terulang,” jelasnya, Rabu (19/2/2020).
Pegiat Rumah D, Noviana Dibyantari, bersama timnya melakukan identifikasi ke Purworejo, Sabtu (15/2/2020). Ketika datang, Bunda Novi, sapaan akrab Noviana Dibyantari, disambut korban dengan tawa cerianya seolah seperti tak terjadi sebuah peristiwa besar dalam hidupnya.
“Pendampingan yang sudah kami lakukan, dengan cara mengajak dialog, menghibur korban, maupun menemui pelaku. Lagi-lagi saya melihat ada proses pembiaran dan ketidakdisiplinan, dan figur yang baik, sehingga terjadi peristiwa itu,” kata Bunda Novi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Jumeri memastikan, korban perundungan yang terjadi di SMP Purworejo tertangani dengan baik setelah pihaknya beberapa hari ke Purworejo melakukan penanganan dan assessment.
“Penanganan dan assessment psikologi dan motivasi kita lakukan agar korban kembali giat belajar. Dua hari ini kita istirahatkan, agar tidak banyak dikunjungi. Kita telusuri jatidiri pelaku maupun korban, Pemprov akan menangani dengan baik agar tidak dirugikan pendidikannya. Soal hukum ada di kepolisian,” jelasnya.
Menurut Jumeri, korban perundungan masih dalam pendampingan karena belum mau diajak berbicara. Para pendamping pun mengajak berenang dan bermain agar mau membuka obrolan. Terkait keputusan akan bersekolah dimana, pihaknya masih mengkaji berbagai kemungkinan.
Jumeri juga menyebutkan, selain di Purworejo, ada beberapa sekolah lain di Jateng dengan masalah yang hampir sama, akan tetapi tingkatnya tidak besar. Hanya saja, masalah di Purworejo itu menjadi viral setelah divideo dan diupload ke media sosial.
“Pemprov beberapa kali koordinasi dengan kepala dinas pendidikan kabupaten kota. Awal Maret kita pastikan rapat lagi untuk memastikan agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Ada di Demak juga, tetapi tidak besar,” ujarnya.
Terkait wacana merger sekolah, kata Jumeri, karena secara administrasi milik yayasan Muhammadiyah, pihaknya meminta agar sekolah itu mem-branding kembali dengan beragam kegiatan dan diintervensi berbagai program agar bangkit dan menjadi sekolah pilihan masyarakat. (*)
editor: ricky fitriyanto
