Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Calon Gubernur Jateng, nomor urut 1, Ganjar Pranowo tetap berambisi memangkas angka kemiskinan. Pasalnya, persoalan perekonomian yang berujung pada kemiskinan menjadi bahan Pilkada di manapun. Bahkan menurutnya di media sosial ada yang berkomentar keras mengenai eksploitasi kemiskinan untuk kepentingan.
“Saya hanya menyampaikan, kita carikan data dan kita tampilkan. Setelah saya cek, ternyata ada dua komponen yang bisa menurunkan kemiskinan sebagai sebuah investasi jangka panjang, yakni satu pendidikan, nomor dua kesehatan. Investasi, infrastruktur, akses modal dan lainnya menjadi nomor kesekian,” jelasnya, Jumat (4/5).
Soal pendidikan, lanjutnya, selalu menjadi dasar isu kemiskinan. “Saya contohkan diri saya, bapakku lulusan Vervolgschool, SD zaman dulu yang tidak sampai kelas 6, ibu hanya lulusan SMP. Bapak bekerja sebagai polisi, polisi rendahan. Artinya apa? Kami (keluarga) tidak mampu,” bebernya.
Untuk keluar dari label keluarga tidak mampu tersebut, Ganjar menegaskan orangtuanya bertekad menyekolahkan enam anak setinggi-tingginya. Meski ternyata setelah pensiun bapaknya justru mewariskan sejumlah hutang.
“Ada tiga yang akhirnya menyelesaikan S1 (sarjana), bapak saya bilang, jika ada yang ingin melanjutkan, melanjutkan saja namun biaya sendiri. Maka kakak saya sampai S3, saya dan adik sampai S2,” katanya.
Sebagai petahana, selama ini Ganjar menegaskan telah mengeluarkan berbagai kebijakan penting demi kemajuan pendidikan di Jawa Tengah. “Untuk anggaran pendidikan di Jawa Tengah sebesar 28,2 persen dengan total anggaran Rp 11,9 triliun,” paparnya.
Saat ini, Pemprov Jateng pun punya wewenang lebih luas terhadap pendidikan warganya setelah mengambil alih pengelolaan SMA dan SMK. Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemprov Jateng kini mengalokasikan subsidi Rp 1 juta persiswa pertahun.
Selain itu, politikus PDI Perjuangan ini juga melahirkan SMK Jateng pada 2 Juni 2014, sekolah yang dikhususkan untuk siswa berprestasi dengan tingkat perekonomian keluarga yang rendah.
Di sekolah boarding atau layanan publik milik Pemprov ini, siswa tidak dikenakan biaya apapun alias gratis. Karena semuanya sudah dibiayai APBD Provinsi Jateng. Sampai saat ini SMK Jateng telah dibuka di tiga tempat, yaitu Semarang, Pati dan Purbalingga.
Berbanding dengan yang dialami Ganjar, bahwa pendidikan merupakan jalan keluar kemiskinan. Saat ini, ketika lulusan SMK lain kebingungan mencari kerja, di SMK Jateng justru bingung memutuskan tawaran perusahaan. Pada wisuda lulusan pertama 17 Juni lalu, perwakilan belasan perusahan ikut hadir dan langsung menawarkan pekerjaan. Diantaranya jajaran direksi PT Hitachi, PT Astra, PT Komatsu, sejumlah perusahaan garmen, perusahaan suku cadang alat berat, dan pimpinan BUMD di Jateng.
“Artinya, kami akhirnya yang mengubah nasib keluarga. Dan hal tersebut sebagai bukti pendidikan menjadi pintu keluar kemiskinan,” tegasnya. (ajie mh)
editor : ricky fitriyanto
