Ajie MH.
JAKARTA (jatengtoday.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil rapat kerja dengan DPR. Hal itu ia sampaikan saat menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Dalam pidatonya, Puan mengungkap sejumlah isu yang menjadi perhatian DPR sepanjang masa sidang. Mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyelesaian konflik agraria, hingga persoalan sosial-ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari Rapat Kerja dengan DPR RI,” tegas Puan.
Isu lain yang turut disoroti DPR mencakup perlindungan pekerja transportasi online, penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak, mitigasi bencana alam, evaluasi penyelenggaraan haji terkait dana talangan, hingga pembentukan Satgas Judi Online. DPR juga memberi perhatian pada penguatan ekonomi rakyat melalui UMKM, kelangkaan BBM di SPBU swasta, dan kenaikan harga beras.
Selain itu, DPR menyoroti penerapan kebijakan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat serta penempatan dana negara pada bank umum demi memperkuat likuiditas perbankan.
Pada rapat paripurna yang merupakan agenda ke-6 masa persidangan kali ini, DPR mengesahkan sejumlah regulasi penting. Antara lain:
• UU tentang Perjanjian Ekstradisi RI–Rusia,
• UU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19/2003 tentang BUMN, yang mengubah nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik (BP BUMN),
• UU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10/2009 tentang Kepariwisataan, serta
• Dua RUU inisiatif DPR, yakni RUU Perubahan UU PPSK dan RUU Statistik.
Dalam kesempatan itu pula, DPR mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria menyusul banyaknya kasus sengketa lahan yang merugikan masyarakat.
Di bidang diplomasi parlemen, DPR mencatat sejumlah capaian melalui pertemuan bilateral dengan parlemen Selandia Baru, Rusia, Rumania, Malaysia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Delegasi DPR juga menghadiri undangan resmi ke Meksiko, Papua Nugini, dan Kuba.
Tak hanya itu, DPR menetapkan Kementerian Haji dan Umrah sebagai mitra kerja Komisi VIII. Selain itu, DPR turut memberi persetujuan dan pertimbangan terhadap sejumlah jabatan strategis, mulai dari Dewan Komisioner LPS, Ketua dan Anggota BPH Migas, Hakim Agung, hingga duta besar negara sahabat.
Puan menutup pidatonya dengan mengapresiasi kinerja anggota dewan yang telah menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ia mengingatkan bahwa masa reses DPR, yang berlangsung 3 Oktober hingga 3 November 2025, adalah kesempatan bagi anggota dewan untuk kembali turun ke daerah pemilihan masing-masing.
“Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengar, menyerap aspirasi rakyat, dan menyampaikan kepada rakyat tugas-tugas konstitusional DPR, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong membangun Indonesia,” tutup Puan. (*)
