Ajie MH.
JAKARTA (jatengtoday.com) – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan kepedihannya atas kematian bocah berusia enam tahun, Alvaro Kiano Nugroho, dan menegaskan bahwa kasus ini menjadi “darurat nasional” dalam hal kekerasan terhadap anak.
“Kasus seperti ini bukan hanya tanggung jawab keluarga atau sekolah — ini juga tanggung jawab negara,” tegas Puan dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Selasa (25/11/2025).
Kronologi Singkat: Hilang 8 Bulan hingga Ditemukan Tewas
- Alvaro dilaporkan hilang sejak 6 Maret 2025 di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
- Berbagai upaya pencarian dilakukan — namun penyelidikan menemui kendala, termasuk hilangnya rekaman CCTV di lokasi sekitar sebab sistem penyimpanan rekaman hanya menyimpan dalam jangka pendek.
- Setelah delapan bulan pencarian, jasad — dalam bentuk kerangka — yang diduga milik Alvaro ditemukan di Tenjo, Kabupaten Bogor, pada Minggu (23/11/2025).
- Pelaku ditetapkan sebagai ayah tiri korban, berinisial AI. Polisi menyatakan bahwa motif tindakan ini dipicu oleh emosi negatif pelaku, termasuk cemburu terhadap ibu kandung korban.
Kini, meskipun kerangka telah ditemukan, identitas jenazah masih harus dipastikan melalui pemeriksaan DNA.
DPR dan Puan: Siap Dorong Tindakan Hukum & Reformasi Sistem Perlindungan Anak
Menurut Puan, tragedi ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap anak — termasuk di lingkungan keluarga dan institusi negara — sehingga menuntut perhatian semua pihak.
DPR RI akan mendesak komisi terkait untuk memanggil pihak berwenang: penegak hukum, lembaga perlindungan anak, hingga kementerian terkait. Tujuan utamanya: melakukan evaluasi sistem perlindungan, penanganan lapor hilang/penyiksaan anak, serta memastikan langkah preventif agar tragedi serupa tak terulang.
Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menambahkan bahwa polisi perlu “lebih cepat dan sigap” dalam menanggapi laporan kasus penculikan anak, serta bekerja sama dengan pemangku kepentingan termasuk KPAI.
Catatan Penting: Tantangan Penyelidikan & Respons Publik
- Dalam penyelidikan kasus Alvaro, penyidik mengakui bahwa hilangnya rekaman CCTV menjadi kendala signifikan. Artinya, upaya deteksi awal dan jejak digital sering terhambat apabila sistem penyimpanan rekaman tidak dirancang untuk jangka panjang.
- Meski pelaku sudah ditetapkan dan mengakui perbuatannya, otopsi dan tes DNA masih dijalankan untuk memastikan identitas korban — proses ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi keluarga.
- Publik dan berbagai elemen masyarakat kini menyoroti bahwa kasus ini bukanlah satu insiden terisolasi, melainkan cerminan potensi kelemahan sistem perlindungan anak di lingkungan keluarga maupun institusi negara. Maka dari itu, sikap tegas dari DPR dan penegak hukum diharapkan menjadi sinyal: tidak ada toleransi terhadap kekerasan terhadap anak.
Mengapa Kasus Ini Jadi Perhatian Nasional
Karena melibatkan anak kecil, berlangsung lama (hilang selama delapan bulan), dan berakhir tragis — tanpa CCTV penentu, tanpa jejak digital, serta dengan pelaku dari lingkungan terdekat — kasus Alvaro menegaskan bahwa ancaman kekerasan terhadap anak bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, bahkan dalam lingkungan yang seharusnya aman: rumah dan keluarga.
Pernyataan Puan dan DPR mengirimkan pesan bahwa negara harus bertanggung jawab, tidak bisa lagi mengandalkan keluarga semata, dan perlu memperkuat sistem perlindungan serta mekanisme respons cepat terhadap kasus anak hilang/kekerasan. (*)
