in

Puan Maharani: Negara Harus Mempermudah, Bukan Mempersulit Urusan Rakyat

JAKARTA (jatengtoday.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa negara semestinya hadir untuk mempermudah urusan rakyat, bukan sebaliknya. Pernyataan itu disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Dalam pidatonya, politikus PDI Perjuangan tersebut menyoroti masih adanya budaya kerja birokrasi yang justru memperlambat pelayanan publik. Ia menyebut, cara berpikir seperti itu sudah saatnya diubah.

“Pola pikir lama itu seperti ‘kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?’ Sikap seperti ini tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga menjauhkan negara dari rakyatnya,” kata Puan di hadapan anggota dewan.

Menurut Puan, baik parlemen maupun pemerintah harus berani melakukan perombakan pola pikir dan tata kerja agar lebih berorientasi pada pelayanan rakyat. Ia menekankan, tugas negara adalah melayani dengan cepat dan tanggap, bukan menunda atau mencari alasan.

“Negara yang menolong, bukan menunda. Negara yang mendengar, bukan mengabaikan,” ujarnya menegaskan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu juga mengajak seluruh anggota DPR memastikan setiap fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dijalankan dengan berpihak kepada rakyat.

“Kebijakan yang kita hasilkan tidak hanya mengatur, tetapi juga harus memberdayakan dan memuliakan kehidupan rakyat,” kata Puan.

Ia menambahkan, suara rakyat yang disampaikan selama masa reses bukan sekadar aspirasi, melainkan amanah yang harus diperjuangkan oleh para wakilnya di Senayan.

“Kita dapat merasakan dengan jelas besarnya harapan rakyat terhadap negara — harapan agar hidup mereka lebih sejahtera, adil, dan mudah dalam setiap urusan,” tutur Puan.

Diketahui, DPR RI kembali memulai masa persidangan II tahun sidang 2025–2026 pada hari ini setelah menjalani masa reses sejak 3 Oktober lalu. Selama reses, para legislator bekerja di daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. (*)