in

Didapuk Jadi Kepala BPKP Jateng, Wasis Prabowo Diminta Mereformasi Keuangan

SEMARANG (jatengtoday.com) – Wasis Prabowo didapuk sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng. Mantan Direktur Investigasi II Deputi Bidang Investigasi BPKP Pusat ini menggantikan Salamat Simanulang yang dipromosikan ke Deputi Pengawasan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat.

Sertijab dilakukan di gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (21/2/2020) oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Dalam sambutannya, Ganjar berpesan kepada pejabat baru, agar BPKP selalu bekerjasama dengan Pemprov untuk mereformasi, mengkonsep dan mengantisipasi masalah keuangan yang terjadi. Agar Pemprov Jateng dalam mengelola uang negara dapat bertanggungjawab.

“Jateng sedang diminta Pak Jokowi untuk menggenjot investasi, maka kita gas pol, tidak hanya output saja, tetapi juga outcome dan manajerial pemerintahannya,” harapnya.

Kepada Wasis, dia juga akan bersama-sama mendampingi desa agar dalam pengelolaan dana desa dikelola dengan baik, tidak rumit, tetapi akuntabel dan transparan. Akan lebih baik dengan melakukan pencegahan daripada berurusan dengan hukum.

Wasis pun mengatakan, dalam dimensi pengamanan aset negara maupun daerah, BPKP menekankan pengawasan yang bersifat pencegahan dengan membangun sistem pengendalian yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal kecurangan.

Selain itu, juga menyelesaikan kegiatan pemerintah yang mengalami hambatan pembangunan (debottlenecking) melalui mediasi antar lembaga. Memberikan nilai tambah dalam memitigasi risiko, sehingga kegagalan pembangunan dapat dihindari.

BPKP telah mengembangkan Apliasi Simda keuangan, gaji dan simda perencanaan sebagai alat bantu pemerintah untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Bersama Kemendagri juga mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) agar tidak terkendala isu kompleksitas praktik akuntansi, kerumitan peraturan, beratnya pekerjaan klerikal ataupun hambatan biaya.

“Dalam membangun sistem dan pengawasan intern, harus tetap dibarengi dengan upaya pembinaan integritas pegawai,” tandasnya. (*)

editor: ricky fitriyanto