Ajie MH.
BOYOLALI (jatengtoday.com) – Perangkat desa diminta melakukan pendataan kemiskinan secara akurat. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo pun meminta perangkat desa melakukan perbaikan data. Sebab selama ini program bantuan pemerintah sering salah sasaran karena data yang kacau.
“Desa harus bisa membangun sistem pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik itu basisnya harus data. Maka saya minta, perangkat dan kepala desa bekerjasama memperbaiki data desa masing-masing,” ucapnya, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Sabtu (8/2/2020). Hadir dalam kesempatan itu, ratusan perangkat desa dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dengan data terupdate dan dipadukan dengan elektronik, Ganjar yang juga menjabat Dewan Penasihat PPDI ini memastikan pembangunan akan semakin terarah.
“Itu pasti akan mempermudah, jadi ketahuan ada berapa orang miskin, orang hamil, disabilitas, anak sekolah, luasan sawah dan sebagainya. Dengan data itu, kebijakan yang diambil akan lebih mengena,” tambahnya.
Setelah data diperbaiki, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah meningkatkan integritas, kejujuran dan profesionalitas. Pelayanan dengan mudah, murah dan cepat adalah tujuan utamanya.
“Kalau bisa semua perangkat dan kepala desa punya medsos. Tiru saya saja, jadi bisa melayani masyarakat dengan baik. Selama ini, masyarakat kebingungan mau melapor pada siapa, akhirnya semuanya melapor ke saya. Masa gubernur ngurusi soal sertifikat tanah,” pungkasnya sambil tertawa.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Nasional PPDI, Widhi Hartono mengatakan, Rakernas digelar untuk menyusun program kerja dan isu-isu strategis. Diharapkan, dengan Rakernas itu muncul ide dan usulan untuk mempercepat pembangunan di desa.
“Beberapa persoalan di desa diharapkan dapat diselesaikan dengan Rakernas ini. Selain itu, inovasi dan kreasi juga diharapkan muncul untuk meningkatkan potensi desa masing-masing,” tandasnya. (*)
editor : tri wuryono
