Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Menghadapi cuaca ekstrem, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendirikan Posko Terpadu Siaga Banjir. Posko yang di tempatkan di Wisma Perdamaian itu dibuka untuk mengurangi resiko bencana.
Bukan hanya bersifat informatif, posko terpadu tersebut juga akan selalu mengupdate dan validasi data kondisi terkini di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Selanjutnya, untuk menentukan langkah-langkah penanganan yang harus diambil. Baik di masing-masing OPD maupun secara kolektif.
“Posko ini, Pak Mendagri minta untuk ada posko khusus. Sebenarnya back up kalau harian sudah ada di BPBD. Karena mungkin cuaca dua bulan cukup ekstrem dan beberapa hari ke depan dimungkinkan sangat ekstrem, kita diminta lek-lekan (siaga),” ujar Ganjar, Kamis (9/1/2020)
Ia pun menunjukkan data kondisi cuaca di Jawa Tengah. Ada sejumlah daerah yang diprediksi mengalami curah hujan ekstrem. Yakni curah hujan mencapai 500 mm.
“Kalau kita lihat ini ada yang berwarna hijau pekat. Ini menunjukkan ekstrem curah hujan diprediksi sampai 500 mm,” paparnya.
Dilanjutkannya, di sini informasi akan diolah untuk segera ditindaklanjuti. Terutama berkomunikasi dengan kabupaten/kota supaya segera ada antisipasi maupun penanganan.
“Meskipun kita tidak bisa presisi tapi kita dapat mengantisipasi secara optimal. Juga segera bisa halo-halo warning ke kades, camat dan bupati,” terangnya.
Pj Sekda Jawa Tengah, Herru Setiadhie menjelaskan posko terpadu tersebut merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam sigap tanggap dalam mengantisipasi bencana.
“Posko terpadu ini betul-betul kinerja antar OPD. Bahkan bukan hanya Pemprov Jateng, tapi juga yang lain seperti Badan Pengelola Transportasi Darat, ini kan dari kementerian,” jelasnya.
Posko terpadu ini nantinya selain validasi data kondisi cuaca, informasi juga untuk mengambil langkah-langkah yang harus segera dilakukan.
“Kalau ada kejadian dengan kesiapsiagaan dapat memberikan solusi, mendorong adanya logistik bantuan kalau memang diperlukan,” beber Herru.
Pada prinsipnya, data dan informasi yang ada akan dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten/kota supaya ada penanganan dan antisipasi secara cepat.
“Tujuannya memberikan ketenangan, kenyamanan, kepastian bahwa pemerintah itu hadir,” pungkasnya. (*)
editor : ricky fitriyanto
