SEMARANG (jatengtoday.com) – Sungai Bengawan Solo kembali tercemar. Padahal, Desember 2019 lalu para pengusaha besar dan kecil sudah membuat komitmen setelah ditegur keras karena membuang limbah industri di sungai tersebut.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun geram. Dia memberikan waktu satu tahun untuk seluruh perusahaan yang ada di bantaran Bengawan Solo memperbaiki pengelolaan limbahnya. Jika tetap membuang limbah ke sungai Bengawan Solo, dia akan menyeretnya ke jalur hukum.
“Hari ini terjadi pencemaran lagi, meski tidak separah tahun lalu. Selama ini kami sudah berusaha mengendalikan, relatif beberapa komunitas dan usaha kecil seperti pabrik ciu, peternakan babi, tekstil sudah memperbaiki. Tapi, hari ini ketahuan ada beberapa yang masih nekat membuang langsung limbahnya ke sungai,” ucapnya usai memimpin rapat soal pencemaran Bengawan Solo di Gedung B lantai 5 kantor Gubernur Jateng, Kamis (9/7/2020).
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa masih ada yang membuang limbah langsung ke sungai. Bahkan sebelum rapat, Gubernur mendapat foto bagaimana pembuangan limbah dilakukan langsung ke Bengawan Solo di daerah Blora.
“Ada dua perusahaan besar yang kami mintai keterangan. Satu mengaku bahwa memang membuang langsung ke sungai karena ada kerusakan di mesin IPAL nya. Tadi dia mengaku salah dan sedang diperbaiki, satu atau dua hari selesai. Saya tegur keras tadi,” terangnya.
Meski begitu, dia masih memberikan kesempatan pada perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan perbaikan. Jika tidak segera diperbaiki dan tetap nekat membuang limbah ke sungai, dia tidak segan untuk menutup pabrik itu.
“Maka saya peringatkan mereka, ini sudah masuk bulan ketujuh. Kalau nanti tidak bisa, maka kami ambil tindakan hukum. Karena ini belum ada setahun, jadi saya peringatkan dulu. Tapi kalau besok terjadi lagi (membuang limbah ke sungai), sanksinya langsung saya tutup,” tandasnya.
Lebih lanjut, Gubernur akan membentuk tim patroli sungai untuk mengawasi pembuangan limbah. Tim terdiri dari berbagai unsur, baik dari Pemprov Jateng, kabupaten/kota dan Pemprov Jatim.
“Kami sudah sepakat dengan Jatim untuk membuat patroli. Bahkan dari TNI/Polri sudah siap membantu. Tim itu sudah dibentuk, minggu depan saya minta turun semuanya. Masyarakat juga saya minta membantu mengawasi,” ucapnya.
Dalam rapat tersebut, diketahui masih ada problem yakni industri kecil yang kesulitan membuat IPAL. Dia kemudian meminta didata agar bisa dibantu dari pemerintah.
“Nanti kami bantu, kami carikan metode dan teknologinya agar mereka semua tetap bisa berusaha dan tidak mencemari. Tadi kami juga mengajak Kementerian LHK dan Kementerian Perindustrian dalam rapat, supaya bisa mengetahui peta ini,” tandasnya. (*)
editor: ricky fitriyanto
