in

Begini Syarat Klaim Biaya Perawatan Kecelakaan

SEMARANG (jatengtoday.com) – Korban kecelakaan lalu lintas bisa mendapatkan hak jaminan perawatan hingga lebih dari Rp 20 juta. Asal, ada surat Laporan Polisi (LP) atau keterangan mengenai kronologi kecelakaan dari kepolisian setempat.

Karena itu, BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja memastikan penyelenggaraan koordinasi manfaat untuk kasus kecelakaan lalu lintas lebih optimal di tahun 2019. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak tentang Koordinasi Manfaat Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum Dan Lalu Lintas Jalan Serta Jaminan Kesehatan.

Ketentuan penyelenggaraan koordinasi manfaat jaminan kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan.

“Karena itu, kami tindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama dan diharapkan akan makin optimal di tahun ini,” jelas Direktur Hukum, Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi, Rabu (30/1/2019).

Optimalisasi koordinasi manfaat ini, lanjutnya, juga merupakan salah satu strategi dari bauran kebijakan untuk mengatasi tantangan sustainibilitas Program JKN-KIS. “Diharapkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akan semakin tepat sasaran tidak tumpang tindih antar lembaga penjamin satu dengan yang lain,” imbuhnya.

Dijelaskan, PT Jasa Raharja adalah penjamin pertama, hingga batas plafon Rp 20 juta. Angka itu untuk kasus-kasus kecelakaan lalu lintas serta kecelakaan penumpang alat angkutan umum. Jika ternyata biayanya lebih dari Rp 20 juta, penjaminan biaya kesehatan korban akan dialihkan ke BPJS Kesehatan.

Klaim itu hanya bisa dilakukan jika ada LP. “LP adalah syarat penjaminan oleh PT Jasa Raharja. Untuk itu masyarakat juga diharapkan proaktif melaporkan kejadian tersebut ke PT Jasa Raharja,” paparnya.

Saat ini BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja juga menggandeng pihak Kepolisian dalam hal integrasi sistem informasi kasus kecelakaan lalu lintas. Harapannya proses administrasi dalam penentuan siapa lembaga penjamin dapat diidentifikasi dengan cepat.

Diterangkan, jika kecelakaan terjadi masih dalam hubungan kerja, misalnya kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, tidak bisa diklaim ke Jasa Raharja atau BPJS Kesehatan.

“Tapi ke Jaminan Kecelakaan Kerja yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (untuk ASN) dan PT Asabri (untuk Prajurit),” tegasnya. (*)

editor : ricky fitriyanto