Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Sejumlah warga di sekitar Gunung Merapi sudah mengungsi. Bantuan logistik pun datang dari berbagai kalangan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng mewanti-wanti bantuan yang disalurkan untuk pengungsi dilarang bermuatan politik. Terutama terkait Pilkada 2020.
Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Jateng, Rofiudin mengatakan pada dasarnya pemberian bantuan boleh saja dilakukan, tapi tidak untuk kepentingan politik.
“Prinsip dasarnya, siapa pun boleh memberikan bantuan ke masyarakat, termasuk masyarakat di pengungsian Gunung Merapi. Tapi Bawaslu Jateng juga mengingatkan agar bantuan tersebut tidak ada modus untuk kepentingan politik dalam Pilkada 2020. Bantuan harus murni diniatkan sebagai bantuan. Tidak untuk kepentingan politik praktis,” jelasnya, Jumat (13/11/2020).
Unsur politik, lanjutnya, sebenarnya bisa dilihat. Contohnya, dalam kemasan bantuan, ada foto paslon kepala daerah. “Kalau ada bantuan yang ada unsur kampanyenya maka bisa mengarah atau patut diduga sebagai praktik politik uang,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Jateng, Paulus Widiyanto mengatakan, ada dua daerah yang berbatasan langsung dengan Merapi yang menggelar Pilkada 2020. Yaitu Kabupaten Boyolali dan Klaten.
“Minggu lalu terima informasi dari media terkait peningkatan status Merapi. Kami berkoordinasi dengan teman yan punya perbatasan langsung dengan Merapi yaitu Klaten dan Boyolali. Kita minta petakan berapa Kecamatan, Desa dan TPS yang terdampak,” jelasnya.
Pihaknya mengaku sudah melakukan koordinasi berkaitan dengan pelayanan dan kegiatan Pilkada dalam pemilu jika nantinya erupsi terjadi atau warga masih mengungsi.
“Kalau (pengungsian) di dalam desa mudah, kalau ke luar desa apalagi luar Kabupaten itu. Saya dengar di Boyolali ada pengungsian di Mertoyudan di Kabupaten Magelang yang tidak Pilkada, kalau sudah ada angka jumlahnya nanti koordinasi dengan KPU RI siapkan payung hukum untuk pelayanan di sana,” tandasnya. (*)
editor: ricky fitriyanto
