in

Antisipasi Penyimpangan, BPKP RI Minta Pemda Ikut Awasi Program Prioritas Nasional

SEMARANG (jatengtoday.com) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI meminta pemerintah daerah ikut mengawasi program-program prioritas nasional. Hal ini merupakan langkah antisipasi agar tidak terjadi penyimpangan.

Pesan tersebut diungkapkan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh usai Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jateng di kantor Gubernur Jateng Jalan Pahlawan Semarang, Jumat (26/3/2021).

“Keselarasan itu dibutuhkan untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan daerah berjalan sesuai dengan rencana sehingga kemanfaatan yang telah didesain dari program tersebut bisa maksimal dan dirasakan oleh masyarakat luas,” terangnya.

Baca juga: KPK Pelajari Kasus Dugaan Penyimpangan Anggaran Covid-19 di Sumbar

Menurutnya menjadi hal yang sangat penting membentuk keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam proyek prioritas nasional.

Dengan program yang semakin selaras antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota, maka gerak pembangunan bangsa bisa lebih terintegrasi dan untuk mewujudkannya, maka pemerintah daerah harus benar-benar menyusun perencanaan yang sesuai dengan program pembangunan nasional.

“BPKP ingin memastikan bahwa apa yang dicanangkan pemerintah daerah bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya di Jateng, tapi juga seluruh Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Tekankan Transparansi, Semen Gresik Teken MoU dengan BPKP Jawa Tengah

Karena itu, pihaknya telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah sebagai media untuk membantu pemda memastikan efektivitas, dan efisiensi rancangan program, kegiatan, sub-kegiatannya yang pelaksanaan pengawasan ini nantinya tentu akan melibatkan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) daerah.

“Diperlukan sinergi dan kolaborasi pengawasan untuk dapat memastikan keselarasan program strategis antara pemerintah pusat dan daerah. APIP di daerah juga perlu merancang strategi pengawasan yang disesuaikan dengan risiko yang dihadapi,” katanya.

BPKP menyasar lima poin terkait pendampingan perencanaan pembangunan dan pengawasan pada sektor pendidikan, kemiskinan, kesehatan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, dan pariwisata.

Baca juga: 1.764 Kasus Pelanggaran Aturan PPKM Mikro, Ada yang Didenda Hingga Rp 1 Juta

Sebagai informasi, proyek strategis nasional di wilayah Provinsi Jateng sampai dengan 2020 terdiri dari enam ruas jalan tol, satu bandar udara, tujuh bendungan, dua sistem penyediaan air minum, empat jalur kereta api, dan tiga kawasan industri, serta program sertifikasi lahan.

Selain itu, BPKP juga telah menetapkan dua isu strategis daerah yang menjadi objek pengawasan tematik di Jateng tahun ini. Yakni pengawasan atas Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang, dan pengawasan atas revitalisasi pabrik gula.

Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo mengapresiasi peran BPKP yang telah membantu mengawal program strategis di provinsi ini.

Baca juga: Produk Ramah Lingkungan Semen Gresik Dukung Proyek Strategis Nasional

“Terima kasih kepada BPKP yang selama ini telah menjadi mitra strategis pemda di Jateng dalam membangun tata kelola keuangan dan pembangunan yang lebih baik,” ujarnya.

Dia pun meminta pemda berhati-hati dan melakukan perencanaan matang dalam hal pembangunan daerah di masa pandemi. Pengelolaan anggaran di masa kedaruratan harus dilakukan dengan pruden dan transparan.

“Kemarin kita diminta refocusing, memang anggaran-anggaran dalam posisi kedaruratan ini agak luwes. Keluwesan ini kalau kita tidak pruden, tidak hati-hati, tidak bisa akuntabel maka akan jadi persoalan. Contohnya sudah ada,” jelasnya.

Baca juga: Puluhan Investor Incar Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Jatibarang

Dikatakan, perlu ada perubahan gaya pengelolaan anggaran di masa-masa seperti ini. Dari pengelolaan dengan gaya kuasa menjadi gaya yang lebih transparan dan akuntabel.

Dia pun tak bosan mengingatkan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi agar pembangunan dan keuangan dpat berjalan sesuai rencana dan efektif.

“Sinkronisasi dan harmonisasi yang terus kita dengungkan tapi memang agak mewah untuk dilaksanakan,” tandasnya. (*)

editor: ricky fitriyanto

Ajie MH.