Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jateng resmi diperpanjang. PPKM tahap pertama tahun 2021 selama dua pekan mulai pada 11 Januari 2021 lalu dirasa belum maksimal.
Pemerintah pusat memutuskan melakukan perpanjangan PPKM dua pekan lagi, yakni hingga 8 Februari 2021.
Pada PPKM tahap kedua ini, seluruh daerah di Jateng akan menerapkannya. Termasuk Kabupaten Kendal yang pada tahap pertama kemarin belum menerapkan PPKM.
Baca: PPKM akan Diperpanjang sampai 8 Februari
“Intinya kalau melihat PPKM pertama ini, hasilnya belum menggembirakan. Memang penting untuk mempertimbangkan (perpanjangan) itu, agar bisa menekan angka positifnya,” jelas Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Kamis (21/1/2021).
Dikatakan, dukungan dari kabupaten/kota di Jateng terkait penerapan PPKM juga positif.
Awalnya hanya tiga eks karesidenan di Jateng yang memberlakukan PPKM tahap pertama, yakni Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya.
Baca: Di Semarang Raya, Hanya Kendal yang Belum Terapkan PPKM
“Kalau masyarakat berpartisipasi untuk disiplin semuanya, kasusnya turun maka mungkin tidak diperpanjang,” jelasnya.
“Sekarang saja seluruhnya sudah berpartisipasi, sudah 100 persen, terakhir kemarin Kendal. Jadi kalau nanti diberlakukan perpanjangan, tidak perlu diperluas jangkauannya karena semua sudah melakukan,” paparnya.
Dia pun meminta masyarakat ikut mendukung suksesnya PPKM karena keberhasilan program ini sangat bergantung pada perilaku masyarakat.
Baca: Selama PPKM, PKL di Batang Hanya Boleh Jualan sampai Jam 8 Malam
“Kalau ini tidak mendapatkan hasil apa-apa, memang ada peluang diperpanjang. Tapi kalau masyarakat berpartisipasi untuk disiplin semuanya, kasusnya turun maka mungkin tidak diperpanjang,” jelasnya.
Siapkan Anggaran Rp1 Triliun
Disinggung terkait kesiapan anggaran untuk mengantisipasi dampak dari pemberlakuan PPKM, Ganjar menegaskan pihaknya masih terus melakukan penjajakan.
Pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait payung hukum terkait persiapan anggaran itu.
Baca: Dampak PPKM Semarang, Omset PKL Simpang Lima Turun Hingga 90 Persen
“Kami komunikasi terus dengan pusat agar mendapatkan payung hukum, apakah kita perlu refocusing dan seterusnya,” ucapnya.
Beberapa mata anggaran yang bisa dilakukan penyesuaian, telah diperintahkan untuk rasionalisasi.
Baca: PSBB Jawa-Bali, 9 Ruas Jalan di Semarang akan Ditutup
Bahkan gubernur sudah meminta minimal anggaran Rp1 triliun diamankan untuk mengantisipasi adanya dampak pemberlakuan PPKM.
“Saya minta minimal Rp1 triliun disiapkan, minimal itu. Jadi nanti bisa berkembang lagi, sambil kami memantau dampak-dampaknya. Mudah-mudahan masyarakat bisa bertahan, tapi kalau tidak, negara harus hadir membantu,” tandasnya. (*)
editor: ricky fitriyanto
