Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menilai, pelaksanaan Pilkada serentak saat pandemi Covid-19 bisa berbahaya. Menurutnya, penundaan pesta demokrasi ini sangat mungkin.
Karena itu, pria berambut putih ini meminta pemerintah pusat, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menganalisis dan mempertimbangkan usulan tentang penundaan Pilkada Serentak 2020. Usulan penundaan sudah digaungkan dua organisasi keagamaan besar. PBNU dan Muhammadiyah.
“Memang kalau melihat di daerah zona merah, ini (Pilkada Serentak) sangat berbahaya,” terangnya, Senin (19/9/2020).
Dicontohkan, sudah ada klaster dari para penyelenggara Pilkada di Jateng. Di Boyolali misalnya, ada banyak anggota Panwaslu yang positif Covid-19.
“Maka saya kemarin menyarankan agar semuanya digelar virtual. Dulu saya juga usulkan, mungkin tidak menggunakan e-votting. Tapi karena ini belum terlalu dipercaya, bisa jadi masalah,” imbuhnya.
Atau, lanjutnya, pelaksanaan Pilkada dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daerah penyelenggara. Di daerah zona merah, maka pelaksanaannya bisa ditunda.
“Bisa saja ada yang ditunda, ada yang tetap jalan di tempat-tempat tertentu, tapi dengan pembatasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi, memang harus dipertimbangkan kondisi-kondisi itu, agar tidak terjadi klaster baru yakni Pilkada,” tandasnya. (*)
editor: ricky fitriyanto
