Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Program pengentasan kemiskinan dengan sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dianggap lebih efektif. Program itu sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.
Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen atau yang akrab disapa Gus Yasin, Jumat (6/9/2019).
Menurutnya, dengan saling bersinergi maka semua OPD mendapat bagian untuk berkontribusi mengentaskan kemiskinan. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan maupun pemberdayaan masyarakat lebih bisa dirasakan dampaknya.
“Untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan bersinergi antar-OPD, Pemprov Jateng sudah membuat buku pedomannya,” jelasnya, Jumat (6/9/2019).
Dia mengakui, kendala selama ini karena ego sektoral pemerintah daerah masih tinggi. Contohnya Dinas Pendidikan yang diurusi hanya bidang pendidikan saja. Dinas Perkim hanya mengurusi perumahan saja. “Itu yang kemudian kita reformasi,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat sebanyak 1.093.220 jiwa yang masuk kategori warga miskin telah dientaskan Pemprov Jateng pada periode Maret 2014 hingga Maret 2019.
Penurunan angka kemiskinan di Jateng tersebut selalu tinggi setiap tahunnya. Bahkan pada 2018, Jateng menjadi provinsi dengan penurunan angka kemiskinan terbaik secara nasional.
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jateng, Imam Maskur menambahkan, untuk percepatan pengentasan kemiskinan, per 2018 Pemprov Jateng menggerakkan program satu perangkat daerah satu desa binaan/dampingan.
Biro Kesra merupakan salah satu OPD yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut. Khususnya di Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari. (*)
editor : ricky fitriyanto
