Ajie MH.
JAKARTA (jatengtoday.com) — Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa penanganan kasus penipuan daring (online scam) yang menimpa ratusan pekerja migran asal Indonesia di Kamboja tidak boleh berhenti pada proses evakuasi semata. Pemerintah, kata Puan, perlu menyiapkan langkah pemulihan yang menyeluruh serta menghadirkan solusi lapangan kerja di dalam negeri agar peristiwa serupa tidak terulang.
“Pemerintah perlu memastikan pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi para korban begitu mereka tiba di Indonesia, serta membuka akses ke pelatihan kerja dan program pemberdayaan ekonomi lokal,” ujar Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (30/10/2025).
Menurut Puan, reintegrasi para korban ke masyarakat harus disertai dengan kebijakan yang memperkuat kemandirian ekonomi. Ia menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan arah dan harapan baru bagi para korban.
“Kita tidak boleh membiarkan mereka kembali ke situasi yang sama tanpa arah. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata: program pelatihan, akses modal, dan penempatan kerja domestik yang menjamin kesejahteraan mereka,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Puan juga menilai bahwa akar dari maraknya migrasi non-prosedural tidak terlepas dari masih terbatasnya lapangan kerja produktif di dalam negeri. Oleh karena itu, ia mendorong agar kebijakan pemerintah lebih fokus pada penciptaan peluang kerja baru, terutama di sektor padat karya, ekonomi kreatif, dan digital.
“Selama lapangan pekerjaan di dalam negeri belum cukup tersedia dan tidak memberikan rasa aman serta penghasilan yang layak, masyarakat kita akan terus mencari peluang di luar negeri meskipun risikonya tinggi. Karena itu, kebijakan tenaga kerja harus dirancang sebagai bagian integral dari strategi kesejahteraan nasional,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Puan memastikan bahwa DPR akan memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan pemerintah menindak tegas jaringan perekrut ilegal di dalam negeri sekaligus memperluas diplomasi perlindungan bagi pekerja migran.
“Negara tidak boleh kalah dari sindikat yang memanfaatkan kesulitan ekonomi rakyat. Kita harus memastikan setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan yang aman, bermartabat, dan memberi harapan. Tugas negara adalah menciptakan ekosistem kerja yang melindungi, bukan mengeksploitasi,” pungkas Puan. (*)
