Ajie MH.
JAKARTA (jatengtoday.com) – DPR RI menyampaikan capaian kinerja selama Tahun Sidang 2024–2025 bertepatan dengan Rapat Paripurna Khusus memperingati HUT ke-80 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Ketua DPR RI, Puan Maharani, melaporkan bahwa selama satu tahun terakhir sejak pelantikan anggota dewan pada Agustus 2024, DPR RI telah menelurkan 16 Undang-Undang baru dan menerima lebih dari 6.200 aspirasi serta pengaduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, mayoritas pengaduan berkaitan dengan masalah hukum.
“Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, DPR RI hanyalah pelaksana amanat itu,” kata Puan dalam rapat paripurna.
Menurutnya, kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti pada prosedur, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata yang berpihak pada kepentingan masyarakat. DPR, lanjut Puan, menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta diplomasi parlemen sebagai perwujudan amanat tersebut.
Legislasi dan Anggaran
Sepanjang Tahun Sidang 2024–2025, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 16 Rancangan Undang-Undang menjadi UU serta membahas 10 RUU lain pada tahap Pembicaraan Tingkat I. Di bidang anggaran, DPR memastikan efektivitas penggunaan APBN melalui pembahasan, pengawasan, serta pemberian rekomendasi kepada pemerintah.
“DPR RI mencermati agar setiap alokasi anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat,” ujar Puan.
Pengawasan dan Aspirasi Publik
Dalam fungsi pengawasan, DPR membentuk tim pengawas, panitia kerja, serta menggelar ratusan rapat dengar pendapat. Total selama setahun, DPR menyelenggarakan 282 rapat kerja, 259 rapat dengar pendapat, 196 rapat dengar pendapat umum, dan 560 kunjungan kerja pengawasan.
Selain itu, sebanyak 6.297 pengaduan masyarakat diterima DPR, baik melalui surat maupun website resmi. Dari jumlah itu, lima bidang permasalahan mendominasi, yakni hukum, pertanahan dan reforma agraria, aparatur negara dan reformasi birokrasi, koperasi, serta agama.
“Aspirasi tersebut diteruskan kepada alat kelengkapan dewan untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada pemerintah,” jelas Puan.
Sebagai bagian dari masyarakat internasional, DPR RI juga aktif menjalankan diplomasi parlemen. Isu yang dibahas antara lain perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, partisipasi perempuan dalam politik, hingga dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan isu kemanusiaan di Myanmar.
Komitmen Kedaulatan Rakyat
Puan menegaskan bahwa tema laporan kinerja tahun ini adalah “DPR RI: Pilar Demokrasi Perkuat Kedaulatan Rakyat.”Tema tersebut menjadi pengikat komitmen bahwa DPR harus selalu berpihak pada kepentingan rakyat.
“Semua upaya DPR RI membutuhkan perhatian dan pengawalan kita bersama melalui fungsi konstitusional yang berkelanjutan. Harapannya, manfaat kerja DPR dapat semakin nyata dirasakan dalam kehidupan rakyat,” pungkas cucu Bung Karno itu. (*)
