in

1.764 Kasus Pelanggaran Aturan PPKM Mikro, Ada yang Didenda Hingga Rp 1 Juta

SEMARANG (jatengtoday.com) – Hingga Rabu (3/3/2021), ada 1.764 kasus pelanggaran yang dilakukan masyarakat saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di Jateng.

Ribuan kasus pelanggaran tersebut mulai dari menggelar keramaian, maupun tidak mematuhi protokol kesehatan atau prokes. Sanksi yang diberikan pun bermacam-macam. Ada yang didenda hingga Rp 1 juta.

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jateng, Retno Fajar Astuti menjelaskan, 1.764 pelanggar aturan PPKM tersebut sudah ditertibkan. Selain itu, pihaknya juga mengeluarkan 1.481 teguran kepada masyarakat yang memang kedapatan melakukan pelanggaran.

Baca juga: Rugikan Warga, Pengembang Perumahan Graha Citra Gading Semarang Dipanggil Satpol PP

Diaktakan, bagi yang telah berulang kali diingatkan dan tetap melanggar diberikan tindakan sesuai peraturan daerah setempat. Yakni penutupan sementara 68 tempat usaha, dan 320 penyegelan tempat usaha karena melanggar aturan dalam pelaksanaan PPKM mikro.

Menurutnya, sejak dilakukan operasi serentak penertiban protokol kesehatan pada 16 September 2020 hingga 2 Maret 2021 dengan sasaran masker pihaknya telah menjaring 241.794 kasus di seluruh Jateng.

Baca juga: Satpol PP: Tak Ada Kompromi Bagi Pelanggar PPKM, Segel!

“Kami sudah memetakan dalam 11 objek PPKM mikro, meliputi restoran dan rumah makan serta aktivitas hajatan dan pariwisata. Selama Januari sampai 2 Maret kemarin, kami sudah melaksanakan 241 operasi pelaksanaan PPKM,” paparnya.

Sementara itu, Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Jateng Tubayanu menambahkan, selama pelaksanaan PPKM mikro pihaknya menerapkan dua hal. Yakni penegakan hukum bagi pelanggar, dan pembinaan.

Menurut Tubayanu, selama ini yang lebih sering dilakukan adalah kegiatan pembinaan atau non-yustisi. Sehingga, masyarakat tidak merasakan terbebani.

Baca juga: Polda Jateng Sebut PPKM Mikro Efektif Tekan Kasus Covid-19

“Memang kalau kita evaluasi, tingkat kesadarannya sudah semakin membaik. Meskipun secara umum yang bandel masih cukup banyak. Barangkali implikasi dari tindakan yang belum terlalu tegas terhadap para pelanggar protokol kesehatan,” ujarnya.

Dikatakan, memang sudah ada beberapa daerah menerapkan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Misalnya di Kabupaten Kudus, masyarakat yang melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker didenda Rp 50 ribu. Sedangkan bagi tempat usaha yang melanggar, didenda antara Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta,” tandasnya. (*)

 

editor: ricky fitriyanto

Ajie MH.