in

Warga Wadas Tolak Tandatangani Dokumen Pelepasan Tanah

Mereka dengan tegas menyatakan menolak menandatangani dokumen pelepasan tanah.

Mereka menggelar aksi pengusiran alat berat di di lokasi pembukaan akses jalan tambang di Dusun Karang, Desa Wadas, dengan memasang spanduk penolakan pada Senin (10/4/2023). (dokumentasi warga)

PURWOREJO (jatengtoday.com) – Warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang tergabung dalam GEMPADEWA, hingga detik ini menegaskan akan menolak menandatangani dokumen pelepasan hak atas tanah dan pemberian ganti rugi yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Mereka menyatakan tidak akan menghadiri forum pelepasan hak atas tanah dan pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk pertambangan yang rencananya akan dilaksanakan di Balai Desa Wadas.

“Warga tidak akan melepaskan tanahnya untuk pertambangan. Komitmen warga Wadas untuk mengusir pertambangan dari Desa Wadas tidak pernah berubah meskipun warga terus mendapatkan intimidasi dan kekerasan dari pemerintah,” kata Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa), Sudiman, dalam keterangan pers dikutip Sabtu (30/9/2023).

Dikatakannya, sejak adanya rencana pertambangan Batu Andesit untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, warga sepakat untuk menolak.

“Sikap itu nggak pernah berubah sampai detik ini. Bagi kami, tambang nggak akan memberi manfaat apa pun bagi warga Wadas. Opo gunane oleh miliaran nek bakale mati kelungsuran watu (apa gunanya dapat miliaran kalau bakal mati kelongsoran batu),” ungkap Sudiman.

Salah satu pimpinan Pemuda Desa Wadas, Siswanto, menegaskan bahwa warga tidak akan menandatangani dokumen pelepasan tanah untuk pertambangan. Justru warga menuntut kepada pemerintah untuk bertanggung jawab atas keselamatan warga dari ancaman dampak buruk pertambangan.

“Tuntutan bahwa pemerintah harus memastikan jarak aman antara pemukiman dengan lokasi galian tambang, membangun jaring pengaman ekonomi warga, tidak pernah dibahas secara serius,” katanya.  

Bukannya mengakomodasi aspirasi dan tuntutan warga Wadas, justru pemerintah malah terus mengintimidasi dan menakut-nakuti warga untuk melepas tanahnya. “Di kepala pejabat-pejabat itu cuma uang untuk menyukseskan pembangunan PSN. Nggak ada niat untuk memikirkan hidup kami ke depan,” katanya.

Talabudin salah seorang pemuda Wadas menyatakan bahwa pemuda Wadas akan menjaga setiap jengkal tanah Wadas agar tidak dilakukan pertambangan.

“Tanah bagi warga Wadas adalah sebuah kehormatan dan harus dibela mati-matian. Pokoke Sedhumuk Bathuk Sanyari Bumi Ditohi Pati”, ujarnya.

Sementara Susi dari Wadon Wadas menyatakan represivitas ribuan aparat pemerintah pada 2021 dan 2022 telah mengakibatkan perempuan dan anak di Wadas mengalami trauma berat.

“Hingga saat ini, kami masih merasa khawatir kejadian tersebut terulang kembali,” katanya. (*)

Abdul Mughis