in ,

Usaha Tradisional Channel Terancam Gulung Tikar

SEMARANG – Jambore Daerah IV Jadikopen’s Semarang yang diselenggarakan oleh Kesatuan Niaga Celular Indonesia (KNCI)-Komunitas Pedagang Selular Jateng – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadi gerakan masal bagi ribuan pelaku usaha ritel atau konter selular. Bahkan tidak hanya bagi ritel selular di Jateng DIY saja, tetapi juga menjadi gerakan nasional.

Jambore yang dihelat di Hotel Citra Dewi Bandungan, Kabupaten Semarang, pada Sabtu-Minggu, 9/10 Desember 2017, sedikitnya dihadiri 700 pelaku usaha ritel selular dari berbagai daerah Indonesia. Baik berasal dari Jawa Tengah DIY dan sekitarnya maupun dari luar daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi hingga Sumatera.

Mereka menyatakan bersatu karena merasa belakangan ini kebijakan pemerintah dinilai mengancam masa depan keberlangsungan para pengusaha ritel selular di Indonesia. Terutama ritel selular berbasis tradisional channel (konter selular yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia).

Dengan mengambil tema “Kerja Bersama untuk Kemajuan Ritel Selular Indonesia Tradisional Channel,”, mereka melakukan konsolidasi agar pemerintah mendengar aspirasi para pelaku usaha ritel selular. Selebihnya ‘curhat’ untuk mencari solusi terbaik atas persoalan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak.

Salah satu peserta dari Ciamis, Helmi Helda, mengaku senang bisa bergabung dalam Jambore tersebut. “Pertama bisa silaturrahmi dengan sesama pelaku ritel selular dari seluruh Indonesia. Menambah relasi, muncul banyak ide, dan menyatukan visi-misi dalam memerjuangkan nasib pelaku usaha ritel ke depan,” kata Helmi.

Dikatakannya, pelaku usaha ritel selular perlu bersatu. Sebab jika regulasi atau aturan pemerintah dalam aktivasi kartu perdana yang melakukan pembatasan maksimal hanya tiga registrasi sangat mengancam masa depan pelaku usaha ritel. “Jelas, jika kebijakan registrasi 1 NIK 1 KK untuk 3 registrasi akan membunuh usaha ritel selular tradisional channel. Saat ini aturan tersebut sudah diberlakukan,” katanya.

Melalui Kesatuan Niaga Celular Indonesia (KNCI)-Komunitas Pedagang Selular Jateng ini, kata dia, harapannya agar terjalin komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah selaku pembuat kebijakan. “Kami berharap, KNCI berupaya melakukan pelunakan kebijakan, aturan pembatasan 3 registrasi agar dihilangkan,” tegasnya.

Menurut Helmi, dampak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada pelaku usaha ritel selular tradisional channel ini banyak dirugikan. Bahkan keberadaan ritel selular tradisional channel juga tergerus atas munculnya ritel modern channel seperti pembelian pulsa berbasis aplikasi online, minimarket, buka lapak dan lain-lain. “Perlakuan antara tradisonal channel dan modern channel berbeda. Ini tidak adil. Modern channel diberikan fasilitas registrasi mandiri dan bonus tinggi sehingga memengaruhi harganya lebih murah, sedangkan ritel tradisional channel tidak,” katanya.

Dampak kebijakan itu, kata dia, saat ini sudah terasa. Misalnya, prosentase pembelian pulsa. Dulu, 80 persen adalah pembelian pulsa reguler, 20 persen data internet. Tetapi sekarang kondisinya terbalik. “Pembelian data internet 80 persen, sedangkan pulsa reguler hanya 20 persen. Kebutuhan masyarakat seperti itu. Sehingga kalau pembelian data internet dengan dilakukan pembatasan pembelian kartu perdana diberlakukan, maka ritel-ritel ini bisa gulur tikar, terbunuh otomatis,” katanya.

Maka dari itu, lanjut Helmi, tradional channel harus bersatu. Mengingat keberadaan industri ritel tradisional channel ini banyak menyerap tenaga kerja. “Banyak warga masyarakat bergantung hidup dalam ritel tradisional channel ini. Maka kami berharap agar ritel-ritel tradisional channel ini harus bisa lebih maju dan mengangkat ekonomi Indonesia,” katanya. (Abdul Mughis)

Editor: Ismu Puruhito