in

Tidak Semua Kepengurusan Sertifikat Wajib Pakai BPJS, Begini Penjelasan Kanwil BPN Jateng

kepengurusan sertifikat yang bukan karena jual beli, tidak terikat pada Inpres ini.

Kepala Kanwil BPN Jateng, Dwi Purnama. (ajie mahendra/jatengtoday.com)

SEMARANG (jatengtoday.com) – Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Regulasi yang berlaku mulai 1 Maret 2022 ini mewajibkan masyarakat melampirkan fotokopi kartu BPJS Kesehatan saat melakukan pengurusan sertifikat.

Meski begitu, tidak semua kepengurusan sertifikat atau akta tanah wajib melampirkan fotokopi kartu BPJS Kesehatan. Kepala Kanwil BPN Jateng, Dwi Purnama menjelaskan, Inpres ini hanya mengatur permohonan balik nama karena jual beli.

Pada diktum kedua angka 17 Inpres Nomor 1 Tahun 2022 dikatakan, ‘Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional’.

“Jadi yang wajib pakai BPJS hanya pengurusan sertifikat karena jual beli. Itu pun hanya pembeli yang diwajibkan melampirkan fotokopi kartu BPJS. Penjualnya tidak perlu,” jelasnya saat ditemui di kantornya, Selasa (22/2/2022).

Artinya, kepengurusan sertifikat yang bukan karena jual beli, tidak terikat pada Inpres ini. Seperti balik nama sertifikat karena hibah, waris, dan lain sebagainya.

“Termasuk PTSL. PTSL itu kan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali. Bukan jual beli,” bebernya.

Proses Tetap Berjalan

Mengenai proses balik nama sertifikat yang sudah berjalan sebelum Inpres diimplementasikan, kata Dwi, tetap akan berjalan.

“Aturan ini berlaku mulai 1 Maret. Jadi seluruh proses yang sudah berjalan sebelum itu, akan tetap dijalankan. Tidak perlu menyusulkan syarat BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Saat ini, Kanwil BPN Jateng berupaya terus melakukan sosialiasi terkait implementasi Nomor 1 Tahun 2022.

“Kami akan terus melakukan sosialisasi. Diteruskan ke Kantor Pertanahan di seluruh daerah di Jateng,” tuturnya.

Lebih lanjut, Dwi menuturkan, Kanwil BPN Jateng juga terus mengebut PTSL di provinsi ini. Tahun ini, ditargetkan ada 858 ribuan bidang tanah yang akan disertifikatkan.

Dari angka itu, PTSL di Kabupaten Cilacap yang paling banyak mengambil porsi. Yakni 83.000 bidang. Disusul Banyumas 70.000 bidang dan Grobogan 59.884 sertifikat.

“Tahun 2021 kemarin kami berhasil mencapai target 100 persen, yakni 1.074.208 bidang,” ungkap Dwi.

PTSL paling tinggi tahun lalu berada di wilayah Kabupaten Magelang dengan 66.275 bidang. Sementara Blora 56.112 bidang, Grobogan 55.683 bidang, dan Banyumas 55.104 bidang. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.