in

Sudah Ditolak, Tersangka Notaris Yustiana Ngotot Ajukan Praperadilan Lagi

Praperadilan beruang yang diajukan notaris Yustiana Servanda dinilai dapat menghambat proses penegakan hukum.

Notaris ajukan praperadilan
Tim kuasa hukum Michael Setiawan menghadiri sidang praperadilan tersangka Yustiana Servanda. (baihaqi/jatengtoday.com)

SEMARANG (jatengtoday.com) — Notaris Yustiana Servanda ngotot mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan pemalsuan akta otentik. Ini merupakan kali kedua ia mengajukan praperadilan dengan klasifikasi perkara yang sama.

Sebelumnya pada 10 Oktober 2023, Pengadilan Negeri (PN) Semarang sudah memutus menolak permohonan praperadilan Yustiana. Sehingga, secara hukum, penetapan Yustiana sebagai tersangka adalah sah.

Notaris Yustiana terjerat kasus pemalsuan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Mutiara Arteri Property. Ia memalsukan keadaan rapat dengan mencatut nama Michael Setiawan yang sebenarnya tak ikut rapat.

Michael Setiawan mengaku sangat rugi atas pencatutan namanya. Ia berharap agar pengadilan segera menyidangkan perkara pidana pokok notaris Yustiana, yaitu pidana pemalsuan, bukan malah mengadili praperadilan terus menerus.

“Kami ingin perkara ini cepat rampung, harapannya Yustiana segera sidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” kata Michael Setiawan lewat perwakilan tim kuasa hukumnya, Michael Deo di PN Semarang, Kamis (16/11/2023).


Praperadilan Berulang Hambat Proses Pidana

Michael Setiawan selaku korban cum pelapor pemalsuan akta RUPS LB, mengaku heran dengan upaya notaris Yustiana mengajukan praperadilan berulang. Padahal, putusan sebelumnya sudah menjadi bukti bahwa ia layak menjadi tersangka.

“Bagaimana bisa seorang tersangka dapat mempermainkan hukum dan proses penyidikan dengan terus mengajukan permohonan praperadilan. Apalagi praperadilan dalam klasifikasi perkara dan pihak perkara yang sama,” kritik dia.

Menurutnya, sudah selayaknya notaris Yustiana menghormati dan menaati putusan praperadilan sebelumnya. Serta legowo menghadapi proses sidang pidana atas kesalahan yang ia lakukan.

Tim kuasa hukum Michael Setiawan mengimbau Polda Jawa Tengah untuk menindak tegas pihak-pihak yang terindikasi melakukan “obstruction of justice” atau penghambatan proses penegakan hukum. Seperti praperadilan berkali-kali yang dimohonkan notaris di Semarang.

Ia berpendapat, penindakan tegas perlu agar tidak menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Jangan sampai melegitimasi tindakan yang merusak citra lembaga hukum. (*)

editor : tri wuryono 

Baihaqi Annizar