in

Subsidi Haji Tahun Ini Naik Jadi Rp 5 Juta per Orang

Nantinya, porsi subsidi silang dari pengelolaan dana haji dari jamaah yang masih masuk masa tunggu akan berkurang hingga nantinya jamaah membayar penuh.

Kepala BPKH Anggito Abimanyu (dua dari kiri) menjelaskan mengenai skema subsidi calon jamaah haji saat seminar nasional di Semarang, Jumat (15/4/2022). (ajie mahendra/jatengtoday.com)

SEMARANG (jatengtoday.com) – Subsidi haji pada tahun 2022 ini meningkat sekitar 51,2 persen dari 2019 silam menjadi Rp 5 juta per orang. Kenaikan ini seiring dengan peningkatan biaya haji.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelolan Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu dalam seminar nasional bertema ‘Peran Keuangan Haji, Keuangan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah pada Era Digital’ di Gumaya Tower Hotel Semarang, Jumat (15/4/2022).

Dijelaskan, Bipih per jamaah selalu mengalami peningkatan hingga tahun 2019 meski begitu, kali ini meningkat lebih banyak.

Contoh perbandingan tahun 2013 yaitu subsidi Rp 13,9 juta Bipih Rp 33,9 juta, kemudian tahun 2016 subsidi Rp 25,4 juta Bipih Rp 34,6 juta. Tahun 2019 subsidi Rp 35,4 juta Bipih Rp 35,2 juta. Tahun ini subsidi Rp 41,9 juta Bipih Rp 39,9 juta.

“Subsidi tahun 2022 sebesar 51,2 persen atau naik Rp 5 juta per jamaah dari tahun 2019. Berdasarkan ketetapan pemerintah bersama DPR RI, biaya  penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1443 H atau 2022 Masehi senilai Rp 81,7 juta per orang dengan biaya yang dibebankan kepada masyarat Rp 39,9 juta per orang,” paparnya.

Bipih dana subsidi ini, lanjutnya, diambil dari nilal manfaat BPKH. “BPKH juga berperan dalam mengurangi beban biaya dalam BPIH dengan melakukan efisiensi biaya penerbangan dan efisiensi pengadaan mata uang Saudi Riyal,” imbuhnya.

Subsidi Akan Dikurangi

Dijelaskan, dalam jangka panjang porsi subsidi calon jamaah haji akan dikurangi. Harapannya, jamaah yang akan berangkat haji bisa langsung membayar penuh.

“Haji itu kan untuk yang mampu. Harapan kami bisa langsung dibayar penuh,” tuturnya.

Dalam akun twitternya, BPKH menjelaskan biaya calon jemaah yang masuk untuk daftar haji dikelola oleh BPKH melalui investasi dana haji yg dilakukan secara syariah berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel, yang nantinya akan menghasilkan nilai manfaat.

Nilai manfaat tersebut disubsidikan kepada jemaah untuk keberangkatan haji, sehingga jamaah tidak membayar full biaya rill haji.

Nantinya, porsi subsidi silang dari pengelolaan dana haji dari jamaah yang masih masuk masa tunggu akan berkurang hingga nantinya jamaah membayar penuh.

Manfaat dana haji yang dikelola BPIH bukan lagi berasal dari jamaah yang masuk masa tunggu, namun dari dana haji jemaah itu sendiri yang dikelola sesuai masa tunggunya.

“Lama-lama full cost. Alokasi imbal hasil sesuai waktu tunggu,” jelasnya.

Meski demikian hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat karena masih membutuhkan proses. Terlebih lagi biaya penyelenggaraan haji makin meningkat karena ada biaya-biaya tambahan.

“Sekarang makin mahal ya apalagi dikenakan pajak 15 persen kemudian ada biaya prokes. Kemudian ada nilai tukar melemah dalam negeri dan ada biaya-biaya yang memerlukan pelayanan lebih bagus. Jadi untuk saat ini pola ini akan diteruskan, tapi semakin lama makin kecil (porsinya),” tandasnya. (*)

Ajie MH.