Ajie MH.
SEMARANG (jatengotoday.com) – Sejumlah profesor Ilmu Hukum mengapresiasi disertasi Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, dalam sidang terbuka promosi doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Sabtu (14/2/2026).
Dalam sidang tersebut, Saleh berhasil mempertahankan disertasi berjudul “Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional Berbasis Nilai Keadilan Ekologis” dan resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00 serta predikat Summa Cumlaude.
Penelitian Saleh mengkaji sekaligus merekonstruksi regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar selaras dengan prinsip keadilan ekologis, perlindungan lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.
Dinilai Relevan dengan Tantangan Global
Dekan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Atta Abdullati Alsonbati, menilai topik tersebut sangat relevan dengan tantangan global, terutama di tengah isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
“Penelitian ini sangat relevan dengan tantangan saat ini. Pelestarian dan perlindungan lingkungan merupakan topik yang berkaitan dengan persoalan global, termasuk perubahan iklim dan berbagai dampaknya,” ujar Prof. Atta dalam tanggapan daring.
Ia menambahkan, konsep keadilan ekologis sejalan dengan perspektif Maqashid Syariah yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga jiwa, harta, dan keturunan. Prinsip ini juga sesuai dengan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi.
Apresiasi serupa disampaikan Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani. Ia menilai gagasan keadilan ekologis dalam regulasi PSN menempatkan alam tidak semata sebagai objek pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilestarikan demi keberlanjutan generasi mendatang.
“Saudara berusaha mendesain regulasi agar tidak hanya melihat alam sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilestarikan demi keadilan antargenerasi,” ujarnya.
Usulkan Rekonstruksi Regulasi
Prof. Ayu menilai Saleh berhasil mengidentifikasi kelemahan dalam sejumlah regulasi pembangunan PSN yang belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan ekologis. Ia menyoroti perlunya rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024.
“Saudara berhasil mengupasnya menggunakan teori ecological justice untuk menghasilkan desain baru regulasi PSN. Ini menarik karena saudara juga mengusulkan perbaikan asas,” katanya.
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, yang juga bergelar Doktor Ilmu Lingkungan, menilai penelitian tersebut relevan dengan kondisi di lapangan, terutama terkait lemahnya pengawasan pelaksanaan PSN yang berpotensi berdampak pada lingkungan.
Ia sepakat dengan gagasan Saleh yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
“Ini bagus sekali istilah keadilan ekologis. Biasanya kita mendengar keadilan ekonomis, tetapi ini keadilan ekologis. Harapannya, masa depan jangan ditinggalkan. Jangan sampai karena PSN, generasi mendatang merasa dirugikan secara ekologis,” pungkas Wihaji. (*)
