Ajie MH.
JAKARTA (jatengtoday.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan dirinya akan memimpin langsung reformasi di tubuh parlemen. Dua langkah awal yang disepakati dalam pertemuan pimpinan DPR dan ketua fraksi di Senayan adalah penghentian tunjangan perumahan anggota dewan serta moratorium kunjungan kerja (kunker) luar negeri.
“Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota serta komisi-komisi DPR,” kata Puan saat memimpin rapat di Ruang Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Kamis (4/9/2025).
Ia menegaskan reformasi DPR akan dijalankan secara menyeluruh agar sejalan dengan tuntutan publik. “Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” tegasnya.
Respons atas Tekanan Publik
Keputusan ini datang setelah aksi demonstrasi besar-besaran masyarakat sipil dan mahasiswa yang berlangsung pada 25–31 Agustus 2025 di berbagai daerah. Merespons situasi itu, DPR mengundang perwakilan dari 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog pada Rabu (3/9/2025).
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan langsung aspirasi mereka terkait transparansi dan perbaikan kinerja DPR. Puan menegaskan lembaga yang dipimpinnya akan selalu terbuka terhadap kritik. “Prinsipnya, DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Setiap aspirasi masyarakat pasti kami jadikan masukan yang membangun,” ujarnya.
Evaluasi Internal Dimulai
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut evaluasi internal parlemen sebenarnya sudah berjalan sebelum forum bersama mahasiswa. “Evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung Ketua DPR Ibu Puan Maharani agar DPR lebih baik dan transparan,” katanya.
Menurut Dasco, momentum pertemuan dengan mahasiswa memperkuat tekad DPR melakukan pembenahan. “Ada tekad dari seluruh anggota DPR yang mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ke belakang untuk dijadikan evaluasi secara bersama,” ujarnya.
Langkah reformasi ini diharapkan menjadi titik balik bagi DPR dalam merespons kritik publik, sekaligus menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk bekerja lebih transparan, efisien, dan sesuai harapan rakyat. (*)
