in

Polemik Eks ISIS Asal Indonesia, Ini Sembilan Pernyataan Setara Institute

SEMARANG (jatengtoday.com) – Rencana pemulangan warga eks ISIS ke Indonesia masih menjadi polemik. Pemerintah Indonesia saat ini belum memiliki sikap yang jelas. Menteri Agama cenderung menginginkan pemulangan. Sementara Menkopolhukam dan Presiden sejauh ini cenderung menahan diri dan “buying time” terhadap isu tersebut.

Sementara opini publik yang mainstream di media sosial cenderung khawatir, bahkan menolak pemulangan tersebut. “Mereka khawatir terhadap ancaman radikalisme bahkan ideologi ekstremisme kekerasan atau violent extremism yang berpotensi menular di dalam negeri,” kata Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, Jumat (7/2/2020).

Berkenaan dengan isu tersebut, Setara Institute menyampaikan sembilan pernyataan.

  1. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk merancang dan mengambil kebijakan komprehensif.

“Kekhawatiran publik di dalam negeri sangat beralasan, oleh karena itu, kehati-hatian memang diperlukan sebab menyangkut keamanan nasional. Ketergesa-gesaan dalam masalah ini jelas merupakan pendekatan yang tidak tepat, apalagi disinyalir beberapa di antara mereka adalah eks kombatan yang pernah bertempur sebagai tentara ISIS dan secara ideologis berwatak keras,” ungkap Bonar.

Sejauh ini belum ada kesepakatan internasional mengenai bagaimana memperlakukan eks-anggota dan simpatisan ISIS, maka pemerintah harus realistis. Cepat atau lambat, mesti mengambil sikap. “Oleh karena itu, Pemerintah harus segera menyusun rencana kontingensi atau contingency plan dan strategi secara menyeluruh mengenai keberadaan eks-anggota dan simpatan ISIS asal Indonesia,” tegasnya.

  1. Mengusulkan agar Indonesia memprakarsai dan menggalang kesepakatan internasional tentang nasib eks-anggota, kombatan, dan simpatisan ISIS.

“Kerjasama internasional dibutuhkan karena ISIS dan ekstremisme-kekerasan serupa ISIS merupakan ancaman global. Apalagi di tingkat domestik, begitu banyak negara, tak terkecuali Indonesia, menghadapi ancaman kelompok ekstrim yang hingga kini masih eksis,” terangnya.

Di sisi lain, otoritas Kurdi yang membawahi kamp tahanan eks-ISIS di Suriah, sudah sejak lama mendesak negara-negara untuk mengambil dan memulangkan eks ISIS tersebut ke negara masing-masing. “Otoritas Kurdi menyatakan bahwa keberadaan mereka hanya menjadi beban bagi mereka, bukan hanya sosial-ekonomi, tapi juga keamanan. Namun, belum ada respons memadai dari dunia internasional,” katanya.

Meskipun demikian, lanjut dia, sejumlah negara sudah mengambil tindakan secara parsial. Jerman dan Australia sudah mengambil inisiatif tersendiri untuk memulangkan sejumlah anak-anak, tanpa orang tuanya. “Sedangkan Amerika mengambil sejumlah orang untuk diadili karena berkaitan dengan kasus teror yang berjalan di pengadilan,” beber dia.

  1. Pemerintah Indonesia harus realistis dan mengambil tanggung jawab terhadap warga Indonesia, meskipun mereka menjadi anggota dan simpatisan ISIS.

“Kita pada saatnya tidak bisa menolak keberadaan dan kembalinya mereka ke Indonesia,” ujarnya.

Alasan bahwa sebagian mereka telah membuang paspor dan menyatakan bukan warga Indonesia serta pernah bertempur menjadi tentara asing pada saatnya tidak akan relevan. “Isu kemanusiaan dan statelessness akan menjadi concern utama dunia internasional. Apalagi ISIS—meskipun pada masa kejayaannya memiliki struktur dan teritori seperti negara—tidak pernah diakui oleh entitas internasional manapun sebagai negara,” beber Bonar.

  1. Tindakan mendesak adalah pemulangan anak-anak Indonesia, terutama anak di bawah usia 9 tahun.

“Semakin lama anak-anak itu tinggal di kamp tahanan, atmosfer yang buruk di kamp akan berdampak pada mereka, baik secara fisik maupun psikis,” tegasnya.

Semakin lama mereka di sana, justru akan semakin terpapar oleh paham ekstrem ISIS dan dampak buruk situasi di sana. Apalagi dari sejumlah pemberitaan internasional, para perempuan yang masih keras ideologisnya berusaha mempertahankan pengaruhnya dan menekan perempuan lainnya yang berusaha moderat untuk tetap bertahan pada paham keagamaan dan politik ekstremnya.

“Sejalan dengan pemulangan anak-anak tersebut, dibutuhkan identifikasi keluarga besar mereka serta perancangan peran mereka dan para ahli rehabilitasi medis dan psikologis,”

  1. Mendesak pemerintah RI untuk membentuk Tim Advance dan mengirim mereka ke Suriah.

Hal itu perlu dilakukan untuk melakukan identifikasi terhadap orang-orang asal Indonesia yang berada di kamp dan mungkin juga di penjara—sebab sebagian kombatan asing (foreign fighter) yang ditangkap dalam pertempuran dijebloskan penjara.

“Keberadaan tim dan tugas identifikasi ini bukan hanya sekedar untuk mendapatkan informasi siapa identitas mereka, tetapi juga profiling secara utuh atas mereka, termasuk sejauh mana kaitan, kedalaman interaksi, dan keterlibatan mereka dalam jaringan ISIS,” cetusnya.

Tim Advance inilah yang perlu dimandatkan tugas untuk mewakili Indonesia dalam hubungan dan kerjasama dengan otoritas Kurdi dan kerjasama intelijen dengan negara lain yang memiliki keterkaitan isu dengan ISIS.

  1. Pemerintah harus menggunakan pendekatan hukum yang tepat dan adil.

Setelah kerja Tim Advance paripurna dan kesepakatan internasional diambil serta kelak eks-anggota dan simpatisan itu kembali ke Indonesia, pemerintah harus menggunakan pendekatan hukum yang tepat dan adil. Pada saatnya, Pemerintah tentu sudah mengidentifikasi sejauh mana keterlibatan mereka dalam ISIS.

“Mereka yang terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan ISIS sudah sepatutnya dimintai pertanggungjawaban hukum dan diadili. Sedangkan mereka yang sekedar simpatisan ISIS perlu mengikuti proses deradikalisasi dan disengagement,” terangnya lagi.

  1. Mendesak pemerintah untuk mengintensifkan perhatian pada pencegahan dan penanganan ekstremisme keagamaan di dalam negeri.

Tujuannya agar kerumitan isu ISIS dan keterlibatan warga kita dalam gerakan serupa ISIS di masa-masa yang akan datang. “Kami akan selalu mengingatkan pemerintah bahwa intoleransi adalah anak tangga pertama menuju radikalisme dan ekstremisme-terorisme. Oleh karena itu, mengabaikan penanganan kasus-kasus intoleransi yang marak di tanah air sebenarnya sedang menyiram dan menyuburkan bibit-bibit ekstremisme,” katanya.

  1. Tentang pengungsian warga negara Indonesia dari komunitas Syiah di Sidoarjo Jawa Timur dan Ahmadiyah di Mataram Nusa Tenggara Barat.

“Jemaat Ahmadiyah sudah satu setengah dekade atau tiga periode kepresidenan, terusir dari kampung halaman mereka dan menjadi pengungsi di negeri sendiri. Sudah delapan tahun, warga Syiah Sampang mengalami nasib serupa,” katanya.

Pemerintah perlu melakukan pendekatan cepat. “Penanganan komprehensif sangat dibutuhkan untuk pemulihan hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara,” imbuhnya.

  1. Mendesak para politisi untuk tidak menggunakan pertimbangan partisan kelompoknya dalam isu pemulangan warga eks-ISIS ke Indonesia.

“Pendekatan kepentingan kelompok, apalagi sekedar untuk insentif elektoral pada hajatan-hajatan Pemilu ke depan, sama sekali tidak relevan untuk digunakan. Kenegarawanan seluruh elit sangat dibutuhkan untuk mencermati dan mendekati kerumitan isu pemulangan eks-ISIS ini,” tegasnya. (*)

 

editor: ricky fitriyanto

Abdul Mughis