Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan menjelang Pilkada serentak. Dari data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ada 24 kasus ketidaknetralan ASN di Jateng. Kasus itu tersebar di 21 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada tahun ini.
Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto menilai menjaga netralitas ASN memang sulit. Menurutnya, ada kepentingan terselubung saat pergantian kepala daerah.
“Netralitas ASN itu hanya slogan. ASN punya kepentingan. Untuk menduduki sebuah jabatan, banyak keputusan politik daripada skill ASN itu sendiri,” ucapnya dalam diskusi ‘Pilkada Sukses di Masa Pandemi’ yang digelar The Wujil Resorts & Convention, Kabupaten Semarang, Rabu (11/11/2020).
Karena itu, kebanyakan ASN yang tidak netral, biasanya orang yang punya jabatan. Ada juga yang menggerakkan staf-stafnya untuk kamuflase.
“Yang menduduki jabatan itu suruh netral sulit. Bicaranya netral, tapi di lapangan tidak. Menangkapnya pun sulit. Seperti mengungkap jaringan togel atau narkoba. Putus-putus,” imbuh pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini.
Dia mengakui, sebenarnya sudah ada UU tentang netralitas ASN. Bahkan ada Bawaslu dan Komisi ASN yang ikut mengawasi. Tapi tetap saja, hingga sekarang pelanggaran netralitas tetap terjadi.
“Seperti yang dikatakan Pak Mahfud MD saat jadi Ketua MK. Tidak ada satu pun pilkada yang tidak money politics di Indonesia. Termasuk netralitas ASN. Ketidaknetralan ASN terlihat saat bergerak masif,” ucapnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun mengimbau agar ASN tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. Pihaknya pun mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi.
“Kalau masyarakat tahu, dan takut menegur, laporkan kepada kami. Nanti kami yang akan melakukan penyelidikan,” terangnya. (*)
editor: ricky fitriyanto
