Ajie MH. SEMARANG (jatengtoday.com) – Pemilu 2024 masih cukup lama. Meski begitu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sudah mulai mempersiapkan diri.
Agar Pemilu 2024 bisa berjalan lancar, Bawaslu sudah membuka Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tahun 2021. Pembukaan dilakukan via daring, Selasa (15/6/2021).
Ketua Bawaslu RI Abhan dalam sambutannya menjelaskan, SKPP merupakan salah satu program prioritas nasional.
“Program ini penting, sejalan dengan kebijakan Mendagri yang meminta pemda untuk melakukan pendidikan politik masyarakat,” kata Abhan.
Dikatakan, kualitas demokrasi ditentukan tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi di sini tak hanya berarti hadir saat pemungutan, tapi bagaimana mengawal pemilu agar jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah.
Pihaknya berharap kader pengawas bisa menyebarkan virus-virus pengawasan. Misalnya soal larangan politik uang dan ujaran kebencian.
“Memerangi politik uang harus didukung masyarakat. Politik uang merusak demokrasi. UU sudah cukup mengatur dengan tegas soal larangan politik uang,” jelasnya.
Abhan menyebut, kader pengawas partisipatif inilah yang bisa mendorong bersama masyarakat agar pemilu bisa berjalan dengan jujur dan adil.
Anggota Bawaslu RI M. Afifuddin dalam sambutannya menyatakan SKPP ini penerjemahan dari hubbul wathon minal iman (cinta tanah air sebagian dari iman).
“Kalau di zaman penjajahan, syair ini sudah menggungah untuk bersatu melawan penjajah,” kata Afifuddin.
Bagi Bawaslu, kata Afif, syair ini adalah adaptasi bagaimana cara mencintai republik ini. Bawaslu senantiasa menumbuhkan bibit-bibit Kader Pengawas dan membumikan nilai-nilai pengawasan ke sebanyak-banyaknya.
“Ngomong pemilu tak hanya ngomong tugas Bawaslu, tugas KPU, tugas pemda, tugas anggota dewan. Tapi ngomongin pemilu adalah bagaimana semua bergerak melakukan kaderisasi pengawas pemilu dan melakukan pendidikan politik,” kata dia.
Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo dalam sambutannya mengingatkan agar seluruh kader mengambil peran ikut memastikan proses demokrasi di tanah air berjalan sebagaimana yang diharapkan.
“Kenapa kita bersama? Karena proses demokrasi tidak terlepas dari kepentingan kita sebagai pemegang daulat rakyat. Pemilu bukan milik siapa-siapa. Pemilu adalah milik kita rakyat sebagai pemeganag daulat rakyat. Kalau kita mau negara ini baik dan sejahtera maka tidak boleh kita cuek terhadap proses pemilu,” katanya.
Dewi menambahkan, hanya melalui pemilulah satu-satunya cara yang konstitusional untuk menentukan siapa yang dikehendaki sebagai kepala negara.
“Itulah pentingnya kita hadir dalam proses pemilu,” katanya. (*)
editor: ricky fitriyanto
