Ajie MH.
JAKARTA (jatengtoday.com) – Jateng kembali mendapat penghargaan dalam hal pencegahan korupsi. Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada Jateng sebagai Pemerintah Daerah Provinsi dengan predikat terbaik capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi secara nasional tahun 2019.
Penghargaan tersebut diberikan Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam peringatan hari antikorupsi sedunia (Hakordia) 2019 di gedung KPK, Senin (9/12/2019). Selain Ganjar, sejumlah kepala daerah se Indonesia, jajaran menteri, dan kepala instansi lembaga terkait juga hadir dalam acara tersebut.
Ganjar Pranowo mengatakan, penghargaan tersebut merupakan buah kerja keras bersama instansi di lingkungan Pemprov Jateng. Meskipun menurutnya, masih banyak hal yang harus ditingkatkan.
“Sebenarnya ada beberapa yang mesti diperbaiki karena strategi pencegahan kita masih buruk ternyata. Meskipun kita mendapat penghargaan dan jadi yang terbaik, namun upaya peningkatan harus terus dilakukan,” kata dia.
Beberapa standar belum terpenuhi dengan baik dalam upaya pencegahan korupsi di Jateng. Seperti soal penentuan harga sendiri, model lelang dan beberapa sistem lain.
Disinggung terkait upaya pencegahan korupsi agar maksimal, Ganjar mengatakan bahwa berbagai aspek seperti koordinasi supervisi pencegahan, pengelolaan gratifikasi, laporan LHKPN, memperbaiki sistem dengan penerapan sistem elektronik harus dilakukan dengan baik oleh seluruh daerah.
“Kami juga berharap sebenarnya, berikan kami kemudahan untuk mengganti atau mencopot ASN yang terlibat praktik itu (korupsi). Saya usul juga, agar pemerintah memperbaiki dan membuat cara kerja semakin gampang agar tidak terlalu rumit,” tutupnya.
Penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi bukanlah yang pertama diterima Pemprov Jateng. Sebelumnya, Jateng beberapa kali mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi oleh KPK, Kemendagri dan instansi terkait.
Sementara itu, Wapres KH Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pencegahan korupsi harus ditekankan oleh semua pimpinan daerah dan instansi pemerintahan. Pemerintah, lanjut dia, akan terus melakukan perbaikan regulasi dan tata kelola diimbangi pengawasan efektif dan melibatkan publik melalui keterbukaan informasi publik.
“Korupsi adalah musuh bersama, dan harus dilawan secara bersama-sama,” tegas Ma’ruf.
Ma’ruf menambahkan, pemerintah juga harus memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-planning, e-budgeting harus diterapkan sebagai upaya memitigasi korupsi. (kom)
editor : ricky fitriyanto
