Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Puluhan warga RT 3 RW 3 Kelurahan Jrakah, Kecamatan Tugu, menggelar pertemuan di Balai Kelurahan setempat pada Minggu, (12/10/2025). Hadir dalam acara tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Kadarlusman.
Hadir pula para tokoh masyarakat, pihak kelurahan dan kecamatan setempat. Warga masyarakat yang hadir antusias memperhatikan penyampaian Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman.
Dalam kunjungan kali ini pria yang akrab disapa Pilus ini menegaskan peran dewan sebagai penyambung lidah rakyat. Ia menjelaskan kehadirannya ini bertujuan untuk mendengarkan dan mencatat secara langsung berbagai aspirasi serta keluhan yang muncul dari masyarakat Jrakah.
“Dalam setiap kesempatan bertemu warga, saya selalu menyampaikan perihal aspirasi. Kami sebagai wakil rakyat tak henti-hentinya menyerap aspirasi masyarakat. Kami dengarkan apa yang menjadi keluhan warga dan langsung kami sampaikan ke pemerintah kota,” ujarnya dihadapan warga.
Pilus mengatakan juga, sebelum acara dirinya sempat melakukan pengecekan beberapa hasil aspirasi warga seperti pengaspalan jalan lingkungan dan saluran.
“Tadi di sepanjang jalan menuju RW 3, saya lihat jalannya baru diaspal, salurannya juga sudah selesai diperbaiki. Alhamdulillah aspirasi warga terealisasi,” ungkap Pilus.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, pihaknya akan terus berupaya memperjuangkan apa yang menjadi keinginan warga. Oleh karenanya, ia aktif mendatangi pertemuan warga sejak dirinya menjadi anggota DPRD Kota Semarang Tahun 2004.
Dalam dialog bersama itu terungkap bahwa warga setempat menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak yang menjadi prioritas. Tiga poin utama yang dikemukakan adalah permohonan pembangunan Balai RW sebagai sarana kegiatan sosial dan perbaikan lampu penerangan jalan umum untuk menjamin keamanan.
Menurut warga, lampu penerang jalan bermanfaat besar terhadap mobilitas masyarakat di malam hari terutama di wilayah pinggiran Kota Semarang.
Selain aspirasi, ada juga warga yang menyampaikan sebuah pertanyaan spesifik mengenai urgensi dan jumlah pemasangan polisi tidur yang dinilai berlebihan di lingkungan mereka. (*)
