Abdul Mughis
SEMARANG (jatengtoday.com) – Problematika pendidikan di Kota Semarang yang sejauh ini belum sepenuhnya mendapat perhatian adalah sekolah swasta. Baik dari sisi sarana prasarana, operasional sekolah, kesejahteraan guru, maupun siswa miskin.
Memang, sekolah swasta sebagian justru berkembang hingga menjadi sekolah bonafide. Namun tak sedikit sekolah swasta, baik SD hingga SMP yang terseok-seok dalam pembiayaan operasional sekolah. Belum lagi sekolah berbasis Madrasah Ibtidaiyah (MI), hingga Madrasah Tsanawiyah (MTs), belum sesuai harapan. Bahkan tak jarang dalam kondisi memprihatinkan.
Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama belum sepenuhnya mampu bersinergi. Padahal semua sekolah, baik swasta maupun negeri memiliki peran yang sama yakni mencerdaskan generasi bangsa.
Kepala Disdik Kota Semarang, Gunawan Saptogiri mengatakan, pihaknya telah merencanakan pemberian bantuan untuk sekolah swasta, yakni berupa sekolah gratis. Sesuai perencanaan, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 akan diberikan bantuan sekolah gratis untuk 10 sekolah swasta.
“10 sekolah swasta tersebut terdiri atas SD dan SMP swasta di Kota Semarang. Saat ini, kami baru mengkaji dan mengumpulkan data,” katanya Sabtu (17/4/2019).
Dikatakan Gunawan, tidak semua sekolah swasta bersedia menerima bantuan sekolah gratis. Sebab
program sekolah gratis ini adalah sekolah standar minimal. Jika sekolah swasta tersebut dalam kategori bonafide, maka mereka memilih membebabkan pembiayaan kepada siswanya. Pasalnya, untuk bisa lebih maju diperlukan dana lebih besar.
“Sekolah yang ingin maju dan berkembang, tidak mungkin menerapkan standar minimal,” katanya.
Sedangkan sekolah yang mengikuti program sekolah gratis dari Pemkot Semarang, kata Gunawan, tidak diperbolehkan menarik sumbangan kepada siswanya. Tetapi kalau mendapatkan tambahan pendanaan dari Corporate Social Responsibility (CSR), ikatan alumni, maupun paguyuban, diperbolehkan. “Prinsipnya tidak membebankan siswa, tidak boleh memungut biaya kepada siswa,” katanya.
Maka pihaknya mengaku perlu melakukan telaah dan memperhitungkan kebutuhan siswa. Tentu, tujuannya agar dana operasional sekolah gratis tersebut tepat sasaran. “Kami perlu menghitung berapa kebutuhan sekolah dengan jumlah siswanya,” katanya. (*)
Editor: Ismu Puruhito
