Abdul Mughis
SEMARANG (jatengtoday.com) – Paham radikalisme yang mengarah ke tindakan terorisme hingga saat ini dinilai masih mengancam generasi muda. Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menggandeng eks narapidana kasus terorisme (Napiter) untuk melakukan sosialisasi program deradikalisme di sejumlah sekolah di Kota Semarang.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengundang sejumlah eks Napiter di Balai Kota Semarang untuk berdiskusi berbagai persoalan mengenai seluk beluk radikalisme yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami ingin menggandeng para eks napiter tersebut untuk menggiatkan program deradikalisasi ke sekolah-sekolah di Kota Semarang,” ungkap Hendi sapaan akrabnya, Kamis (22/4/2021).
Dikatakannya, peran para eks napiter menjadi penting karena mampu memberi gambaran, terkait bagaimana teknik pencucian otak yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Bagaimana strategi menetralisasi paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan.
“Saya mengapresiasi para eks napiter yang berikrar cinta kepada NKRI, memberikan peluang untuk para eks napiter untuk juga berpartisipasi dalam berbagai program pengembangan UMKM, sehingga menguatkan kemandirian dan kecintaan pada NKRI itu sendiri. Mereka bisa bersinergi bersama pemerintah dalam percepatan pembangunan,” ungkap Hendi.
Ketua Yayasan Persaudaraan Anak Negeri (Persadani), Machmudi Hariono alias Yusuf, menceritakan bagaimana upaya pencucian otak dilakukan dengan memberikan doktrin-doktrin yang bersifat membenci NKRI.
“Secara bertahap terus dimunculkan kebencian terhadap NKRI kepada kami. Misalnya tentang KTP, seharusnya tidak perlu membuat KTP, atau terkait pajak juga seharusnya tidak perlu membayar pajak dan sebagainya,” kata Yusuf.
BACA JUGA: Ketika Tata Krama Mulai Hilang hingga Fenomena Teroris Milenial
Dia merasa bahagia saat ini diberikan kesempatan untuk memberikan ide dan gagasan demi menjaga keutuhan NKRI. “Selain itu, kami sangat bersyukur karena wirausaha yang dirintis oleh para anggota (napiter) mendapat dukungan dari pemerintah, terutama di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang,” katanya. (*)
editor: ricky fitriyanto
