in

Faisal Basri Sebut Rencana Akuisisi BRI dan Pegadaian Sesat Pikir

SEMARANG (jatengtoday.com) – Ekonom senior Faisal Basri menganggap konsep holdingisasi yang akan dilakukan pemerintah melalui Kementerian BUMN, yakni akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan PT Pegadaian (Persero) Tbk dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tidak tepat.

Ekonom dari Universitas Indonesia tersebut meminta Kementerian BUMN untuk membatalkan rencana pembentukan holding dengan dalih mengembangkan dan memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut. Bahkan dikhawatirkan, pasca terbentuknya holding justru malah ‘mematikan’ UMKM.

Menurut Faisal, dalam holdingisasi tersebut, BRI akan mencaplok (akuisi) Pegadaian yang notabene akarnya perekonomian rakyat. Suka atau tidak, keberadaan Pegadaian terbukti ampuh mendorong perputaran ekonomi di kalangan petani serta masyarakat bawah.

Baca: Kontribusi Pajak Tinggi, Pegawai Pegadaian Ogah Jadi Anak Perusahaan BRI

Dengan berinduk kepada perbankan, justru dikhawatirkan mengubah fungsi dan peran Pegadaian. “Ketika petani perlu dana cepat misalnya, bisa ke langsung pegadaian dan dalam hitungan menit sudah dapat dana. Ini membantu petani terhindar dari tengkulak, yang mengakibatkan produk petani dibeli dengan harga rendah,” terang Faisal, Rabu (20/1/2021)

“Rencana pemerintah untuk membentuk holding UMKM justru bertentangan dengan gagasan memajukan UMKM secara totalitas. Karena seolah-olah persoalan UMKM hanya keuangan atau modal. Padahal, UMKM juga memerlukan akses pasar, inovasi, akses teknologi, dan lainnya,” imbuhnya

Menurutnya, karakter bisnis BRI dan Pegadaian, serta PMN sama sekali berbeda. “Saya pikir gagasan ini sesat pikir, enggak pas sama sekali,” tegasnya.

Baca: Serikat Pekerja Beberkan Alasan Penolakan Rencana Akusisi Pegadaian oleh BRI

Faisal mengakui, saat ini mayoritas pelaku UMKM di Tanah Air memang sedang membutuhkan bantuan permodalan atau pembiayaan untuk tetap tumbuh. Namun, persoalan yang menimpa mereka justru lebih dari sekedar pembiayaan.

“Karena untuk berkembang mereka butuh juga akses ke informasi, akses pasar, akses teknologi untuk jadi lebih produktif efisien dan tangguh. Jadi, (pemerintah) perlu untuk membantu menyelesaikan masalah masalah mendasar yang dihadapi oleh UMKM,” ucapnya.

Alasan kedua mengapa pembentukan holding ini tak perlu dilanjutkan, kata Faisal, karena adanya perbedaan bisnis mencolok dari ketiga perusahaan pelat merah tersebut. Sehingga menurutnya holding urusan UMKM ini terkesan dipaksakan meskipun sudah terlihat tidak cocok.

Baca: Serikat Pekerja Tak Setuju Wacana Akuisisi Pegadaian oleh BRI

Contohnya, bisnis BRI selama ini lebih berfokus untuk melayani segmen UMKM yang sudah bankable maupun segmen korporasi. Sementara, bisnis PNM lebih condong untuk perusahaan yang relatif baru, sehingga perlu yang namanya modal ventura.

Sedangkan, arah bisnis Pegadaian justru untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. “Jadi, harus diingat setiap jenis usaha punya karakteristik tertentu. Tak bisa dipukul rata begitu saja, dan tidak akan bisa digandeng gitu,” tuturnya.

Karena itu, Faisal minta pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk membatalkan rencana pembentukan holding urusan UMKM tersebut. “Karena memang sesat pikir sekali,” ujarnya.

Baca: Pegadaian Genjot “Gadai Peduli” di Tengah Pandemi, Beri Pinjaman Tanpa Bunga

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Antariksa menegaskan, status Pegadaian yang akan menjadi perusahaan anak Bank BRI sangat mungkin akan memangkas bisnis mikro Pegadaian.

“Karena produk mikro yang dekat dengan karakteristik produk perbankan berpeluang akan diakuisisi oleh perusahaan induk, hal ini akan mengurangi pilihan masyarakat untuk mendapatkan akses ke lembaga pembiayaan mikro,” tegasnya.

Di samping itu, bisnis gadai sangat berperan dalam menjangkau segmen ultra mikro yang belum dapat dijangkau dan mendapatkan akses ke lembaga perbankan. Dengan posisi Pegadaian menjadi perusahaan anak BRI, hal yang paling tidak kondusif bagi bisnis Pegadaian adalah apabila bisnis gadai akan dijalankan dengan pendekatan banking.

Baca: Pandemi Covid-19 Dorong Akselerasi Digital BUMN

“Selain perbedaan karakter bisnis dan belum adanya undang-undang yang mengatur perusahaan jasa gadai, selain akan berpotensi merubah cara Pegadaian menjalankan bisnis gadainya juga akan menyulitkan masyarakat dalam memanfaatkan produk-produk gadai Pegadaian,” jelasnya. (*)

 

editor: ricky fitriyanto

Ajie MH.