SEMARANG (jatengtoday.com) – Rencana Kementerian BUMN melakukan holdingisasi yang mengkonsolidasikan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus menuai pro dan kontra. Internal Pegadaian terang-terangan menolak rencana Menteri BUMN Erick Thohir tersebut.
Ketua Umum Serikat Pekerja Pegadaian Ketut Suhardiono menegaskan, operasional Pegadaian pada 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang sangat baik. Secara compounding untuk outstanding loan rata-rata 5 tahun terakhir tumbuh sebesar 10 persen per tahun dan untuk omset rata-rata 5 tahun terakhir tumbuh sebesar 6,4 persen per tahun.
Sementara dari neraca Pegadaian untuk 5 tahun terakhir, kondisi keuangan per 31 Desember 2019 Pegadaian memiliki total aset sebesar Rp 65 triliun dan ekuitas sebesar Rp 23 triliun.
Dijelaskan, pendapatan usaha dan laba bersih Pegadaian selalu bertumbuh, dengan Pendapatan Usaha periode tahun 2019 sebesar Rp 17,7 triliun dengan Laba Bersih sebesar Rp 3,1 triliun.
“Baiknya kinerja Pegadaian dapat pula tercermin dari kontribusi perusahaan bagi keuangan negara dalam bentuk setoran pajak dan deviden dalam 4 tahun terakhir. Apabila kita menjadi anak perusahaan, sangat besar risiko penurunan kontribusi pajak dan deviden,” ujarnya.
Ketut juga mengingatkan pembuat kebijakan holding untuk tidak gegabah memutuskan konsolidasi tersebut. “Terutama dari aspek legal adalah apabila proses holdingisasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat berdampak pada aspek hukum di kemudian hari,” tandasnya.
Sementara Ekonom dari Universitas Padjajaran Bandung, Mohammad Rizqa, mengungkapkan sejumlah argumen yang menjelaskan Pegadaian tidak selayaknya diposisikan sebagai perusahaan anak BUMN lain, khususnya BUMN terbuka yang bidang usahanya tidak sepenuhnya identik dengan bidang usaha Pegadaian. Pengajar pada beberapa universitas ini bahkan mengatakan, ditinjau dari semua aspek, keputusan tersebut tidak tepat.
Dikatakan Rizqa, antara BRI dan Pegadaian serta PNM mempunyai perbedaan karakteristik produk, perbedaan regulasi dan perbedaan persyaratan operasional. Dia juga menegaskan, strategi usaha gadai tidak selalu sejalan dengan usaha perbankan.
“Tidak sebagaimana bank, usaha gadai fokus pada usaha pendanaan yang sepenuhnya terjamin dengan barang jaminan atau surat berharga, sedangkan bank lebih banyak fokus pada potensi hasil usaha atau non-collateral,” paparnya.
Senior auditor ini juga berpendapat apabila dipaksakan holdingisasi tersebut akan menimbulkan risiko bisnis. Padahal Pegadaian saat ini tergolong perusahaan yang sehat dan profit.
Seperti diberitakan sebelumnya, ada dua konsep yang berkembang dalam wacana konsolidasi tersebut. Pertama, BRI mengakuisisi Pegadaian dan PT PMN. Konsep kedua dalam bentuk holding BUMN dengan BRI sebagai holding atau induk perusahaan.
Pemerintah beralasan, strategi pembentukan holding dimaksudkan untuk membuat BUMN solid dalam pengelolaan. Terbentuknya sinergi antar-anak perusahaan melalui koordinasi, pengendalian, serta pengelolaan yang dilakukan oleh induk perusahaan atau holding dapat memperkuat keuangan, aset, dan prospek bisnis. Dalam konsolidasi itu akan dibentuk holding pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (*)
editor: ricky fitriyanto
