Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, meminta pemerintah tetap memprioritaskan penyelesaian status dan kesejahteraan 1.814 guru honorer di tengah kebijakan efisiensi anggaran serta pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurut Saleh, keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah tidak boleh mengurangi perhatian terhadap sektor pendidikan, terutama terkait keberlangsungan tenaga pendidik yang selama ini berperan penting dalam proses belajar mengajar di sekolah.
“Pendidikan merupakan sektor yang sangat strategis. Karena itu, meskipun ada efisiensi anggaran, nasib guru honorer harus tetap menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Pemotongan TKD Jangan Ganggu Layanan Pendidikan
Saleh menjelaskan, pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,5 triliun memang memberikan tekanan terhadap ruang fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, kebijakan pengelolaan anggaran harus tetap mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk sektor pendidikan.
Menurut Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah tersebut, kualitas layanan pendidikan tidak boleh terdampak oleh keterbatasan anggaran yang saat ini dihadapi pemerintah daerah.
“Jangan sampai keterbatasan anggaran berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Kebutuhan tenaga pendidik harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Sebanyak 1.814 Guru Honorer Masih Dibutuhkan Sekolah
Berdasarkan data yang ada, sebanyak 1.814 guru honorer yang terdiri atas guru tamu dan guru tidak tetap masih aktif menjalankan tugas di berbagai sekolah di Jawa Tengah.
Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah satuan pendidikan masih cukup tinggi, terutama untuk mendukung proses pembelajaran agar tetap berjalan optimal.
Saleh menilai para guru honorer tersebut memiliki kontribusi besar bagi dunia pendidikan karena banyak di antaranya telah mengabdi selama bertahun-tahun.
“Keberadaan guru honorer masih sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah,” katanya.
Dorong Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Untuk mencari solusi terbaik, Saleh mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna menemukan skema penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, langkah koordinasi sangat penting agar para tenaga honorer mendapatkan kepastian status tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
Selain itu, ia meminta proses penataan tenaga non-ASN di sektor pendidikan dilakukan secara transparan dan objektif.
“Penataan harus mempertimbangkan masa pengabdian, kebutuhan sekolah, serta kompetensi para tenaga pendidik,” ujarnya.
Minta Guru Honorer Dapat Kepastian dan Perlindungan
Saleh menegaskan bahwa kebutuhan guru di sekolah harus tetap terpenuhi, sekaligus memastikan para guru honorer yang selama ini mengabdi mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah.
Ia berharap pemerintah dapat menemukan formulasi terbaik sehingga kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap kualitas pendidikan maupun kesejahteraan tenaga pendidik.
“Yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan guru di sekolah tetap terpenuhi, sementara para tenaga honorer yang selama ini mengabdi juga mendapatkan kepastian dan perhatian yang layak,” katanya.
Menurut Saleh, keberhasilan pembangunan sumber daya manusia sangat bergantung pada kualitas pendidikan yang didukung tenaga pendidik yang cukup dan sejahtera.
“Kita semua tentu ingin pendidikan di Jawa Tengah terus maju. Karena itu, keberadaan dan masa depan guru honorer harus menjadi bagian dari perhatian bersama,” pungkasnya.
Dengan masih tingginya kebutuhan tenaga pendidik di berbagai sekolah, DPRD Jawa Tengah berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlangsungan layanan pendidikan demi menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul di masa depan. (*)
