in

DPR RI Didesak Masukkan Kembali RUU PKS ke Prolegnas 2021

SEMARANG (jatengtoday.com) – Pencabutan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020 dinilai sebagai langkah mundur dalam upaya penegakan keadilan. Padahal, banyak pihak yang menginginkan pengesahan RUU tersebut.

“Kami mendesak DPR RI memasukkan kembali RUU PKS ke dalam Prolegnas 2021 pada bulan Oktober 2020 mendatang,” ujar Koordinator Jurnalis Anti Kekerasan Seksual di Jawa Tengah, Aninda Putri, Kamis (27/8/2020).

RUU PKS ini sebenarnya sudah masuk dalam Prolegnas sejak 2016 lalu. Namun, tahun ini DPR RI mengeluarkannya dari Prolegnas dengan pertimbangan sulitnya pembahasan.

Menurut Anin, alasan tersebut tidak masuk akal. Apalagi mengingat dari waktu ke waktu kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat. “Modus kekerasannya semakin beragam tapi payung hukumnya tak kunjung disahkan,” kritiknya.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2019 tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Padahal tahun 2018 hanya ada 406.178 kasus, pada 2017 sebanyak 348.446 kasus, dan pada 2016 hanya 259.150 kasus.

Data tahun 2019 tersebut ada yang bersumber dari Badan Peradilan Agama sebanyak 416.752 kasus dan 14.719 kasus bersumber dari lembaga layanan. Dari 14.719 kasus itu, sebanyak 4.898 kasus yang masuk kategori kekerasan seksual.

Di Jawa Tengah sendiri kasus kekerasan juga cukup tinggi. LRC-KJHAM, salah satu lembaga layanan mencatat, sejak tahun 2013–2019 terdapat 2.468 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 2.591 perempuan menjadi korban kekerasan seksual.

Sementara pada Januari – Agustus 2020 ini, LRC-KJHAM mendapat 70 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 53 di antaranya menjadi korban kekerasan seksual. Pandemi Covid-19 disebut turut mempengaruhi tingginya angka kekerasan.

Selain data dari LRC-KJHAM masih ada beberapa lembaga lain yang mencatat kasus kekerasan berbeda.

Salah satu anggota Jurnalis Anti Kekerasan Seksual Jateng, Jamal Abdul Nashr menambahkan, data-data tersebut menunjukkan betapa miris dan rentannya korban kekerasan dan pelecehan seksual, khususnya yang terjadi di Jateng.

“Inilah yang membuat kami tergerak untuk turut mendukung pengesahan RUU PKS. Meskipun di sisi lain kami tetap harus menjaga independensi,” paparnya.

Menurut Jamal, dorongan terhadap RUU ini tak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, organisasi masyarakat, NGO, dan pemerintah saja. Jurnalis juga memegang peranan dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual. (*)

 

editor: ricky fitriyanto 

 

Baihaqi Annizar