in

Ditanya Soal Strategi Pembangunan, Sudirman Malah Jawab eKTP

SUKOHARJO (jatengtoday.com) – Debat terbuka putaran kedua Pilgub Jateng 2018 yang disiarkan secara langsung di dua stasiun televisi swasta, Kamis (3/5) memanas. Dalam segmen tanya-jawab antarcalon, Sudirman Said coba memancing emosi Ganjar Pranowo. Ketika Ganjar menanyakan mengenai strategi pembangunan dan cara memberikan subsidi tepat, Sudirman malah menjawab dengan problem eKTP.

Awalnya, mereka terlibat pembicaraan mengenai program Kartu Tani milik Ganjar yang dianggap kunci agar penyaluran pupuk bersubsidi tidak bocor. Tapi itu ditampik Sudirman Said karena dianggap justru menyulitkan petani mendapatkan pupuk.

Ganjar coba menggali program lawan politiknya mengenai strategi memberikan subisidi agar tetap sasaran. “Politik subsidi apa yang harus diberikan agar tepat sasaran? Padahal, Kartu Tani itu data petani paling lengkap di seluruh Indonesia,” tanya Ganjar.

Ditanya begitu, bukannya menjawab pertanyaan, Sudirman malah bercerita mengenai persoalan eKTP. Menurutnya, jika tidak ada kasus korupsi eKTP yang pernah menyenggol nama Ganjar, semua warga Jateng sudah punya eKTP. “eKTP adalah data yang bisa menentukan arah subsidi, pembagian akan lebih mudah dikelola. Kalau tidak dikorupsi, semua sudah dapat eKTP,” ujarnya.

Pada kesemaptan itu, Sudirman juga mengklaim bahwa bupati/wali kota di Jateng paling banyak yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Termasuk Pak Ganjar yang harus bolak-balik ke KPK menjadi saksi,” jelas mantan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) ini.

Upaya Sudirman melakukan skakmat kepada Ganjar di depan publik itu ditanggapi enteng. “Jateng menjadi yang pertama di Indonesia yang menyekolahkan kepala daerah ke KPK. Bisa dikonfirmasi, banyakan mana kepala daerah di Jateng atau Jabar yang diambil KPK. Jadi harus tahu, jangan salah data. Coba lihat, apa ada pejabat di lingkup Pemprov Jateng yang diambil KPK. Bandingkan dengan pejabat di Kementerian ESDM,” jawabnya.

Selain itu, Ganjar juga membeberkan, selama kepemimpinannya, Pemprov Jateng berkali-kali mendapat penghargaan dari KPK. Mulai dari kecepatan laporan LHKPN, hingga gratitifikasi.

“Soal menerima duit eKTP, sebenarnya Mbak Ida (Ida Fauziyah) juga bisa bersaksi. Dulu kami sama-sama di Komisi II. Dia pasti tahu, siapa saja yang menerima,” tegasnya. (ajie mh)

editor : ricky fitriyanto

Ajie MH.