Abdul Mughis
SEMARANG (jatengtoday.com) – Pernyataan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) yang mengancam akan hengkang dari jabatannya jika Kemensos mengambil-alih program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), menjadi polemik berkepanjangan.
Sejumlah pihak menyayangkan “intervensi” yang dilakukan oleh Buwas. Sebab, kebijakan rencana pengambilalihan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Bulog ke Kemensos salah satunya agar tepat sasaran. Selain itu juga mengantisipasi adanya mafia pangan.
“Tidak perlu ada kata mundur, harusnya koordinasi. Harusnya dalam menjalankan tugas kenegaraan tidak boleh baper (bawa perasaan),” ungkap pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing, Sabtu (6/7/2019).
Menurutnya, Buwas selaku pejabat negara dinilai berlaku kurang etis jika ada kesan mengancam pihak-pihak yang mempercayakan jabatan itu padanya. “Buwas semestinya menjabarkan kendala-kendala apa yang tidak mampu dihadapinya. Juga, melakukan introspeksi atas kinerjanya di Bulog,” katanya.
Emrus berpandangan, jika ada kebijakan yang tidak selaras dengan pemikiran para pejabat di bawah presiden, mestinya didiskusikan secara baik-baik. Tentu saja yang dibutuhkan adalah kedewasaan komunikasi. “Tidak perlu mewacanakan seolah-olah ada ketidakharmonisan. Persepsi publik bisa muncul. Padahal apabila sudah didiskusikan akan dapat diketahui apa kekurangannya. Para pejabat publik harus dapat memperbaiki pola komunikasi,” katanya.
Sementara itu, Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti justru menilai hal paling penting yang harus diuraikan adalah permasalahan yang sedang dihadapi Bulog. “Pak Buwas mestinya mencari tahu alasan dan faktor yang dihadapi Bulog. Jika semua langkah sudah dilakukan, namun ia tetap merasa tidak bisa menjalankan perannya, maka mundur dari jabatan juga bisa dilakukan. Kalau sudah seperti itu, bagus juga kalau mundur,” katanya.
Menurut Ray, pengalaman pekerjaan Buwas di bidang penegakan hukum sebenarnya diharapkan agar bisa memberantas mafia pangan. “Sehingga peran Bulog bisa lancar sebagaimana harapan masyarakat,” katanya.
Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Irma Suryani Chaniago mengatakan, mestinya Buwas melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial. Menurutnya, memang tugas Kemensos untuk membagikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat. “(Tugas) Bulog menyediakan barang untuk dibagikan oleh Kemensos. Itulah koordinasinya. Bukannya Bulog yang membagikan sendiri. Setiap kementerian harus saling koordinasi karena saling terkait. Jadi Kemensos dan Bulog harus bekerjasama dan koordinasi. Jangan bicara ambil mengambil fungsi,” ujarnya. (*)
editor: ricky fitriyanto
