TEMANGGUNG (jatengtoday.com) – Pembuatan sirkuit balap sepeda motor di lahan Pemerintah Kabupaten Temanggung di Dusun Klimbungan, Desa Karanggedong, Ngadirejo, Kabupaten Temanggung akhirnya dibatalkan. Hal ini karena ada penolakan dari petani pengolah lahan.
Ketua Federasi Olahraga Balap Motor (FOBM) Ahmad Saryono mengatakan, tidak ada titik temu antara petani penggarap dengan FOBM, sehingga dengan berbagai pertimbangan pembuatan sirkuit dibatalkan.
“Rencana memang di lahan milik Pemkab Temanggung di Klimbungan, tetapi petani penggarap tidak menyetujui sehingga dibatalkan,” katanya, Kamis (7/11/2019).
Sebelumnya sejumlah pejabat telah diundang oleh panitia kejuaraan Grasstrack dan Motorcross 2019 Piala Bupati Temanggung untuk menghadiri pembukaan sirkuit pada Jam 09.00 WIB. Mereka di antaranya Dandim 0706 Temanggung dan Kapolres Temanggung. Surat bernomor 04/FOBM/X/2019 tertanggal 4 November 2019 yang ditandatangani Ketua FOBM Ahmad Saryono.
Musyawarah diikuti perwakilan petani pengolah lahan, Kadus Klimbungan Sabar, Kapolsek Ngadirejo Marimin, Pendamping Pengelola Lahan Desa Karanggedong Nur Sholiqin dan perwakilan dari PD Aneka Usaha.
Semula, FOBM menginginkan sirkuit di lokasi tersebut dengan alasan telah mendapat restu bupati, meskipun ada sejumlah lokasi yang bisa dijadikan ajang pertandingan.
Menurut Ahmad Saryono, kejuaraan grasstrack dipilih di Klimbungan karena merupakan lahan milik pemkab yang selama ini dikelola PD Aneka Usaha. “Rupanya lahan ada yang dikelola petani, sementara petani tidak mau lahan rusak,” katanya.
FOBM berusaha merayu petani dan akan mengembalikan lahan yang rusak akibat kegiatan dan parkir akan dikelola pemuda setempat.
Petani bersikukuh kegiatan tersebut akan merusak lahan produktif yang telah dikelola selama ini dan masih ada tempat lain yang bisa digunakan di Temanggung. Penunjukkan lokasi sejauh ini tidak ada pemberitahuan serta persetujuan warga, meskipun itu sudah diputuskan bupati.
Petani penggarap, Yanto mengatakan petani telah mengeluarkan banyak dana untuk mengubah lahan tandus menjadi produktif yang kini ditanami jambu dan hortikultura.
“Lahan ini diamanatkan oleh bupati-bupati terdahulu untuk lahan pendidikan, bukan grasstrack sehingga kami menolaknya,” tandas dia. (*)
sumber : ant
editor : tri wuryono
in Berita