Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Anggaran sebesar Rp 2,2 triliun direalokasi dari APBD Jateng untuk penanganan wabah corona.
Sejumlah pos realokasi anggaran yakni Jaring Pengaman Sosial Rp 1,3 triliun, Jaring Pengaman Ekonomi Rp 153,9 miliar, fasilitas kesehatan penanganan Covid 19 Rp 600 miliar, dan pengendalian pekerja migran ke Jateng Rp 16 miliar.
Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mempertanyakan, besaran alokasi untuk kesehatan justru kecil dibanding pos Jaring Pengamanan Sosial. Padahal, sudah ada anggaran yang sama yang dialokasikan dari APBN dan APBD kabupaten/kota.
“Dinas Kesehatan sebagai leading sector dalam penanganan Covid-19 hanya mendapat Rp 600 miliar. Padahal dibutuhkan anggaran yang besar untuk kebutuhan itu. Maka saya meminta anggaran dari Dinas Sosial itu digeser ke Dinas Kesehatan untuk penanganan dari sisi medis,” jelasnya, Selasa (21/4/2020).
Sebagai catatan, bantuan pangan nontunai untuk desil 3 dan 4, yang semula dialokasikan untuk 1,8 juta KRT di Jateng menjadi hanya 583.416 KRT. Sebanyak 1.216.584 KRT sudah dibiayai oleh APBN.
Karena itu, politisi Partai Gerindra ini meminta Pemprov Jateng benar-benar memverifikasi data penerima bantuan. Jangan sampai nantinya terjadi tumpang tindih bantuan dan masih ada warga yang membutuhkan justru malah tidak menerima.
Untuk mendapatkan data dan proses verifikasi, Dinas Sosial diminta bekerjasama dengan Dispermasdes Dukcapil.
“Harus melibatkan Dispermasdes Dukcapil. Jangan sampai salah sasaran karena menimbulkan kerawanan,” imbuhnya.
Anggota Komisi C DPRD Jateng, M Nur Khabsyin menambahkan, data penerima bantuan pangan nontunai perlu disinkronkan untuk menghindari duplikasi.
“Karena sumber bantuan pangan ini kan ada dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa,” terangnya.
Lebih lanjut, dia meminta agar anggaran di pos kesehatan untuk alat rapid test ditambah. Sementara ini hanya 56.000 alat. “Alat VTM untuk pengambilan swab perlu dianggarkan juga karena VTM justru paling dibutuhkan untuk test PCR,” tegasnya.
Selanjutnya, laboratorium tes PCR untuk pemeriksaan swab juga harus diperbanyak. Sebab Jateng baru punya dua yakni di Salatiga dan RS UNS solo.
“Solusinya adalah di beberapa RSUD sudah punya alat TCM untuk memeriksa TBC. Alat TCM bisa untuk test PCR dengan mengganti catridge PCR. Hal ini perlu menganggarkan pembelian catridge,” tandasnya. (*)
editor: ricky fitriyanto
