Baihaqi Annizar
SEMARANG (jatengtoday.com) – Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Semarang menggelar aksi di depan halaman Gubernuran Jateng, Selasa (11/2/2020).
Ketua PC PMII Kota Semarang, Muhammad Muhamtashir mengungkapkan, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo–Ma’ruf Amin.
“Isu utama yang kami usung terkait kebijakan Jokowi yang kurang tepat. Dalam hal ini demokrasi dikebiri oleh kepentingan oligarki,” jelasnya.
Menurut Muham, kebijakan pemerintah saat ini cenderung mendiskriminasi orang-orang kecil, baik dalam aspek ekonomi, politik, budaya, lingkungan. Termasuk dalam hal privasi, dan agama.
Menurut dia, negara melalui aparaturnya lebih mengakomodir kepentingan segelintir orang yang berkuasa. Muham bahkan sempat mengutip riset yang dikeluarkan Oxfam, tentang tingginya ketimpangan di Indonesia.
“Di negeri ini, satu persen warga terkaya bahkan mampu menguasai separuh dari kekayaan nasional. Dan lebih keranjingan lagi, empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang lebih besar dari 40 persen penduduk miskin atau sekitar 100 juta orang Indonesia,” jelasnya.
Baca juga: Evaluasi 100 Hari Kinerja Jokowi, Aktivis PMII UIN Walisongo Blokir Jalur Pantura
Berdasarkan dana Bank Dunia, hampir 10 persen atau sekitar 25 juta penduduk Indonesia masih terperangkap dalam jurang kemiskinan dan 45 persen atau sekitar 115 juta orang belum mencapai pendapatan yang aman dan rentan kembali miskin.
Sseharusnya, kata Muham, data tersebut dijadikan landasan kebijakan dalam menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Namun, pemerinah justru meningkatkan iuran BPJS Kesehatan, menaikkan tarif dan mengurangi subsidi listrik, berencana menghapus subsidi gas elpiji, hingga mengomersialisasi pendidikan melalui PTN BH.
“Berbagai kebijakan ini jelas akan memberatkan kehidupan masyarakat yang miskin dan yang rentan miskin yang jumlahnya separuh lebih dari penduduk di Indonesia,” tegasnya.
Baca juga: Aktivis UIN Walisongo yang Blokir Jalan Pantura Sempat Adu Dorong dengan Aparat
Selain itu, ada berbagai hal yang dikritik dalam aksi tersebut. Menurut Korlap Aksi, Eko, total ada 7 tuntutan yang diajukan.
Di antaranya menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Tarif Listrik, dan Gas Elpiji serta menuntut pemerintah untuk tetap memberikan subsidi pada kalangan masyarakat menengah ke bawah pada sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Massa juga menolak RUU Omnibus Law yang memberi karpet merah bagi investasi dan justru cenderung merugikan kepentingan buruh. (*)
Baca juga: Konkoorcab XXI PMII Jateng Bakal Diikuti 4 Kandidat Calon Ketua
editor: ricky fitriyanto
