in

Dampak Pandemi, Bus Pariwisata Beralih jadi Bus Umum

SEMARANG (jatengtoday.com) – Tak sedikit pengusaha bus pariwisata di Jateng yang mengajukan pengalihan status menjadi layanan bus umum. Peralihan ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Ketika destinasi wisata ditutup, layanan bus pariwisata langsung anjlok.

Kepala Dinas Perhubungan Jateng Satriyo Hidayat menuturkan, sektor transportasi darat memang sangat terdampak pandemi Covid-19. Pengusaha bus pariwisata paling terdampak.

Dikatakannya, akibat penyewaan bus pariwisata yang turun, banyak yang mengajukan peralihan. Dari bus pariwisata menjadi bus umum.

“Mereka mengubah ke AKDP. Maka tugas kami adalah menyiapkan rute yang bisa diterima semua pengusaha. Dan dia segmennya tidak di ekonomi. Jadi, segmennya point to point tertentu,” ucapnya dalam diskusi bertema ‘Nasib Transportasi Umum di Masa Pandemi’ di Semarang, Selasa (25/8/2020).

Dikatakan, ada dua pengusaha pariwisata otobus yang memiliki 12 armada. Mereka akan dialihstatuskan menjadi transportasi umum. Sehingga rute yang ditawarkan adalah Lasem-Brebes, Lasem-Borobudur dan Lasem-Klaten.

Lebih lanjut Satriyo menuturkan, pada medio 2015 tercatat ada 6.400 armada bus, dan menjelang medio 2018 jumlahnya turun menjadi 3.417 armada saja. Sementara, untuk load factor atau tingkat keterisian penumpang rerata hanya 45 persen yang turun di terminal.

“Selama masa pandemi load factor bus angkutan umum terus mengalami penyusutan antara 15-20 persen,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso menambahkan, pemerintah harus bisa bertindak cepat dan tepat dalam mengambil kebijakan penyelamatan pengusaha dan awak angkutan umum. Sebab, persoalan yang dihadapi cukup beragam dan bertambah berat bebannya jika pemerintah tidak segera ambil tindakan.

“Beban harian pengusaha angkutan umum adalah soal BBM, dan harga sparepart. Ini yang mereka keluhkan, bukan soal pajak atau KIR yang periodenya tahunan. Ini yang harus kita bicarakan, dan diskusikan lebih lanjut,” terangnya.

Dia berharap, pada triwulan ketiga dan keempat 2020 ini para pelaku transportasi darat di Jateng sudah terbantu dengan kehadiran pemerintah.

“Pemerintah harus hadir untuk menjaga eksistensi angkutan transportasi darat,” tandasnya. (*)

editor: ricky fitriyanto