SEMARANG (jatengtoday.com) – Saat menghadiri sarasehan peningkatan kapasitas aparatur desa di Merapi Ballroom PRPP Semarang, Kamis (22/11/2018), Presiden Joko Widodo banyak menyinggung terkait dana desa. Dari kacamatanya, anggaran dana desa yang terus meningkat setiap tahun bisa diserap dengan baik.
Pada kesempatan itu, dia meminta dua orang secara acak untuk memberikan pertanyaan terkait dana desa. Majulah Kades Potronayan Kabupaten Boyolali, Sugeng, dan seorang pendamping desa di Boyolali, Wulandari. Sugeng bercerita mengenai sulitnya laporan pertanggungjawaban.
“Padahal saya sering mendengar sendiri dari bapak soal laporan cukup 2 lembar,” ucapnya.
Jokowi menjawab dengan bercerita pengalamannya mengunjungi sekolah yang masih terang benderang di tengah malam. Saat itu ternyata kepala sekolah dan guru sedang mengerjakan laporan pertanggungjawaban.
“Ternyata perkerjaan malem lembur-lembur ternyata selesaikan LPJ,” bebernya.
Dia kemudian sempat berbincang dengan Kementerian Keuangan terkait SPJ, apakah bisa dikemas hanya 2 atau 3 lembar. “Laporan 2 atau 3 lembar cukup, tapi bisa dikontrol, barang ada, setuju mboten? Ternyata membuatnya tidak mudah. Perintah saya itu sudah 2 tahun tapi untuk membuat itu butuh energi besar untuk memangkas peraturan. Kalau peraturan menteri saya bisa tapi kalau peraturan undang undang ini sulit,” jelasnya.
Dia menilai, ada banyak waktu yang terkuras untuk membuat laporan, yang dikhawatirkan justru memperlambat aksi nyata untuk pembangunan. Karena itu, Jokowi berencana fokus mengubah peraturan perundang-undangan agar percepatan terjadi.
“Tahun depan akan konsentrasi pengubahan Undang-undang agar percepatan itu bisa dilakukan,” tegasnya.
Dijelaskan, pembuatan LPJ sebenarnya tidak perlu ruwet. Padahal, laporan cukup sederhana saja dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Intinya, kami ingin menyederhanakan semua. Tidak hanya LPJ. Ini meruwetkan, laporannya betumpuk, tapi saya tidak tahu gunanya untuk apa. Laporan cukup sederhana bisa dikontrol,” katanya.
Selain itu ada juga terkait perizinan karena menurut Jokowi hal itu penting untuk dunia usaha dan investasi. Sehingga perlu juga undang-undang terkait perizinan direvisi.
“Kedua berkaitan undang-undang yang ruwet juga, perizinan. Dunia usaha dan investasi benar-benar bergerak, menanamkan modal karena gampang urus izin, cepat urus izin,” tegasnya. (*)
editor : ricky fitriyanto